Jawab Isu Perlindungan Konsumen, OJK Luncurkan Strateginya

(Senin, 22 Mei 2017) -

OJK meluncurkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) Tahun 2013-2018 sebagai jawaban tantangan dan isu strategis perlindungan konsumen jasa keuangan.

Financial.id, Jakarta. Guna menyiapkan upaya sepuluh ke depan dan evaluasi terhadap perlindungan konsumen sektor jasa keuangan secara nasional, regional dan internasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) Tahun 2013-2027,


"Penyusunan strategi ini merupakan upaya menjawab tantangan serta isu strategis perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, baik di masa sekarang maupun masa mendatang, dalam ruang lingkup nasional, regional, maupun internasional," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, belum lama ini, seperti dilansir dari laman resmi OJK.


Peluncuran ditandai dengan pembukaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia bertema Membangun Perilaku Cerdas Keuangan Untuk Kesejahteraan Rakyat bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.


OJK membagi tiga tahapan setiap lima tahun target yang ingin dicapai. Hal itu untuk memastikan perlindungan konsumen seimbang dengan perkembangan industri jasa keuangan.


Pertama, tahap pembangunan periode 2013–2017, kedua tahap pengembangan 2018–2022 dan tahap akselerasi  2023–2027. Mengacu pada empat pilar utama perlindungan konsumen, yakni infrastruktur, regulasi perlindungan konsumen, pengawasan market conduct serta edukasi dan komunikasi.


Sementara itu, Puan Maharani menyampaikan, Pemerintah Indonesia menyambut baik inisiatif OJK sebagai bagian dari pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016. 


Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti S Soetiono menjelaskan, OJK bersama industri keuangan telah menyediakan produk dan layanan sesuai kebutuhan masyarakat. 


Upaya edukasi dan perlindungan konsumen yang dilakukan OJK juga kerjasama yang dilakukan dengan berbagai pihak, di antaranya kementerian, lembaga negara, industri jasa keuangan, World Bank, The Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), YLKI serta mitra strategis OJK lainnya. (apr)


Sumber : Financial.id

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment