Targetkan Rp 678 T, BKPM Kumpulkan Kepala Dinas di Indonesia Timur

(Selasa, 21 Maret 2017) -

“Ini jangan malah membuat putus asa. Kita harus bekerja keras untuk meningkatkan capaian realisasi investasi ini sehingga targetnya dapat tercapai,” ujarnya dalam arahannya dalam kegiatan Rapat Konsolidasi dan Koordinasi di Wilayah Kerja Wilayah IV, di BKPM, seperti rilis yang diterima Financial News pada Selasa (21/3).



Jakarta, (Financial News) – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus melakukan langkah proaktif untuk mencapai target investasi nasional tahun 2017 sebesar Rp 678,8 triliun. Salah satunya adalah dengan melakukan konsolidasi dengan Kepala Dinas Penamanan Modal dan PTSP di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia Timur. Konsolidasi tersebut dilakukan dengan harapan aparat penanaman modal di daerah dapat bersikap pro aktif untuk membantu investor dalam merealisasikan investasinya di daerah.


 


Hal itu seperti disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Azhar Lubis yang menyampaikan bahwa target tahun 2017 cukup tinggi, dan tahun 2018 lebih tinggi lagi mencapai Rp 863 triliun.


 


“Ini jangan malah membuat putus asa. Kita harus bekerja keras untuk meningkatkan capaian realisasi investasi ini sehingga targetnya dapat tercapai,” ujarnya dalam arahannya dalam kegiatan Rapat Konsolidasi dan Koordinasi di Wilayah Kerja Wilayah IV, di BKPM, seperti rilis yang diterima Financial News pada Selasa (21/3).


 


Menurut Azhar, arahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sangat jelas bahwa tahun 2017 temanya adalah ekonomi yang berkeadilan. “Oleh karena itu, proyek-proyek investasi yang berada di wilayah-wilayah pelosok seperti Indonesia Timur harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.


 


Azhar menambahkan bahwa untuk tahun 2017, realisasi investasi dari wilayah IV ini diharapkan dapat meningkat. Dia menjelaskan bahwa untuk wilayah IV Capaian tahun 2016 dari target Rp 119 triliun dapat tercapai melebihi target yakni Rp 119,3 triliun. Wilayah IV adalah sebagian besar wilayah provinsi-provinsi di Indonesia timur seperti Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Sementara wilayah Indonesia Timur lainnya seperti Sulawesi masuk ke dalam wilayah kerja Wilayah III.


 


Beberapa hal yang dapat dikerjasamakan adalah terkait kebutuhan sehari-hari perusahaan yang menanamkan modalnya di daerah. “Kalau karyawannya ribuan, seharusnya bisa Kepala Dinas terkait di daerah bekerjasama mengupayakan memasok bahan makanan seperti telur, ayam maupun sayuran untuk kebutuhan makanan karyawannya,” urainya.


 


Azhar mengingatkan jangan sampai seluruhnya kemudian harus didatangkan dari Pulau Jawa saja atau bahkan impor dari luar negeri sehingga masyarakat sekitar tidak mendapatkan dampak positifnya. “Dinas di pemerintah daerah dapat melakukan channeling, jangan perusahaan yang disuruh membina masyarakat untuk menanam sayuran atau budidaya telur,” lanjutnya.


 


Kegiatan Rapat Konsolidasi dan Koordinasi tersebut juga dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dialami yang dinilai menghambat realisasi investasi di daerah. Di antaranya adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Papua Barat Bungaran Sitanggang yang menilai bahwa persoalan yang dialami di daerah di antaranya adalah minimnya anggaran dimana target realisasi terus meningkat sementara kondisi anggaran yang ada sangat minim. (L/IS/R1)


 


Sumber foto: BKPM Dok.


Sumber : Imam Santoso

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment