Skema Holding BUMN, Pemerintah Harus Mempertimbangkan Kembali

(Jum'at, 20 Oktober 2017) -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan persiapan teknis pembentukan holding atau membentuk induk peruusahaan BUMN oleh kementrian BUMN sudah mencapai tahap final.

Financial.id, Jakarta. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan persiapan teknis pembentukan holding atau membentuk induk peruusahaan BUMN oleh kementrian BUMN sudah mencapai tahap final.


Menanggapi kasus tersebut, Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pemerintah perlu pertimbangan kembali sebelum menerapkan konsep holding BUMN.


“konsep tersebut akan memperkeruh birokrasi, kecuali memang bisa dibuktikan kalau holding tersebut mampu menambah kapasitas pendanaan dan kinerja BUMN” kata Bhima, Jumat (20/10).


Rencana dari konsep holding BUMN tersebut dinilai akan banyak menimbulkan dampak negatif. Menurut Bhima, holding BUMN hanya akan memperkecil penerimaan pajak.


Selain itu Bhima menyebutkan, tanpa konsepan holding pun BUMN telah banyak terpaksa menerima tugas dari pemerintah, apalagi jika menerapkan konsep holding. Ia mencontohkan, PT Pertamina yang telah kerugian sekitar Rp 12 Triliuan dari penugasan BBM.


Juga diketahui Bhima, PT PLN (Persero) pun juga diberikan tugas membangun transmisi jaringan listrik, begitu juga PT KAI (Persero) yang diberikan tugas dalam projek Light Rail Transit (LRT) serta diminta menuntik pendanaan LRT Jakarta.


“apalagi kalau pakai konsep holding. Lama-lama tinggal siapa yang kuat saja dalam mengemban tugas” terang Bhima,


Dalam kondisi perekonomian saat ini, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan kembali dan tidak terlalu tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan. Menurut Bhima, jangan sampai setiap keputusan yang diambil pemerintah menghasilkan kesan terpaksa. (mgl/cr)


Sumber : Financial.id

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment