Polemik Reklamasi Jakarta Sumbat Iklim Investasi di Indonesia

(Jum'at, 19 Mei 2017) -

Adu argumentasi soal reklamasi Pantai Utara Pulau Jawa antar pemerintah pusat dan daerah terjadi. Dampaknya berpengaruh ke iklim investasi.

Financial.id, Jakarta. Persoalan reklamasi Pantai Utara Jakarta semakin meruncing. Apalagi setelah pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada kampanyenya menyatakan akan menghentikan proyek tersebut. 


Namun, Pemerintah Indonesia bersikukuh bahwa proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta tak batal sebab menyangkut kondisi penurunan tanah serta aturan yang sudah ada sejak masa pemerintahan sebelumnya. 


Melalui keterangan resmi tertulis kepada media hasil diskusi mengenai reklamasi, kemarin, Tim Pakar Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Marco Kusumawijaya, menjelaskan, Anies-Sandi sudah berkali-kali menjelaskan pulau yang sudah jadi dan setengah jadi akan digunakan untuk kepentingan umum dengan keberpihakkan kepada nelayan dan kaum berkepentingan lainnya di pantura itu. 


"Konteksnya harus jelas, pulau yang sudah jadi harus dimanfaatkan, bukan berarti melanjutkan pulau tersebut direklamasi menjadi bertambah," ujar Marco. 


Sedangkan pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, berharap, adanya tindakkan kongrit dari Gubernur terpilih. 


"Misalnya dalam 5 bulan ke depan Gubernur terpilih dapat mengumumkan apa yang akan dilakukan terhadap Pantai Utara Jakarta," ucap Nirwono. 


Nirwono mengingatkan, selain menolak reklamasi, hal terpenting yang harus juga dilakukan adalah adanya gagasan besar tentang penyelamatan Pantai Utara Jakarta seperti, caran memperlambat penurunan permukaan tanah di daerah tersebut, menghentikan pengambilan air tanah, atau memperbanyak hutan mangrove di Muara Angke, Jakarta Utara. 


Menurut Nirwono, reklamasi bukan hal yang tabu sebab banyak kota-kota besar di dunia melakukannya. 


Sementara Firdaus Ali selaku pendiri Indonesia Water Institute mengklarifikasi ada dua intervensi yang dilakukan pihaknya. 


Pertama merencanakan pengembangan kawasan baru dengan melakukan reklamasi dan kedua, pembangunan tanggul laut. 


"Dua infrastruktur ini sebenarnya berbeda, namun karena dilakukan dalam satu kawasan sehingga menjadi saling terkait," ucap Firdaus. 


Anggota DPR Jakarta Ruddin Akbar Lubis menilai, masalah reklamasi sebenarnya hal sederhana. Pihaknya menganggap, dalam proses reklamasi ini banyak koridor UU yang dilanggar serta tidak memperhatikan ekosistem, amdal, nasib nelayan dan masyarakat yang hidup di pantai utara Jakarta. 


Kemudian menurut Ketua Apindo Bidang Kebijakan Publik,  Danang Girindrawardana, masalah reklamasi adalah pertikaian antara pemerintah daerah dengan pusat. 


"Namun yang jadi korban adalah dunia investasi. Kalangan dunia investasi menjadi tidak berkepastian, mengingat lima hingga sepuluh tahun lalu sudah menerima Keppresnya terhadap pengelolaan lahan reklamasi tersebut," tutur Danang. (has)


Sumber : Financial.id

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment