Pengamat: Revisi UU KUP Jangan Membuat WP yang tak Patuh Meningkat

(Jum'at, 6 Oktober 2017) -

Rencana revisi UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diimbau agar lebih bersifat mewujudkam sistem keadilan pajak. Jangan sampai revisi UU tersebut justru hanya memberatkan pihak Wajib Pajak (WP) yang patuh.

Financial.id, Jakarta. Rencana revisi UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diimbau agar lebih bersifat mewujudkam sistem keadilan pajak. Jangan sampai revisi UU tersebut justru hanya memberatkan pihak Wajib Pajak (WP) yang patuh.


“Harusnya ada keadilan perlakuan pada pihak WP yang patuh dan tidak patuh. Kalau regulasinya sama rata saja dan tidak diubah, tentu ketidakpatuhan pajak semakin meningkat,” tutur pengamat ekonomi dari IPB Rina Oktaviani, Jumat (6/10).


Rina menjelaskan, dalam revisi UU KUP nanti tidak perlu melakukan hal yang tidak efisien. Aspek yang harus diperhatikan, ucap Rina, bagaimana WP yang patuh tidak merasa diberatkan sehingga merasa nyaman dan ketidakpatuhan semakin menurun.


“Dari tesis yang saya baca tentang ketidakpatuhan pajak, data menunjukan, semakin besar perusahaan maka semakin tinggi tingkat ketidakpatuhan pajaknya. Kalau sudah begitu, memperbesar lubang masalah,” kata Rina.


Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, hanya 973.426 dari 32 juta WP yang berpartisipasi dalam pengampunan pajak. Hal tersebut mengindikasikan tingginya angka ketidakpatuhan pajak.


Menilai itu, Rina berpendapat bahwa persoalan tersebut dapat menimbulkan dampak buruk untuk ekonomi nasional. Saat KUP memberatkan, ujar Rina, pihak patuh pajak akan enggan membayar pajak apalagi menggunakan jasa konsultan yang memangkas anggaran perusahaan. 


Menurut Rina, jika persoalan itu tidak diselesaikan, dapat berdampak menambah utang negara akibat bertambahnya WP yang tidak patuh. (mgl/cr)


Sumber : Financial.id

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment