Pengamat: Acuan Hukum Bolehnya Kegiatan Semen Rembang adalah Izin Lingkungannya

(Senin, 4 September 2017) -

Semen Rembang tetap boleh melakukan penambangan dan beroperasi sebab secara hukum mengacu kepada izin lingkungan yang telah terbit dan berkekuatan hukum tetap.

Financial.id, Jakarta. Pabrik milik PT Semen Indonesia di Rembang (Semen Rembang), Jawa Tengah, dinilai secara hukum boleh saja melakukan penambangan dan beroperasi.


Alasannya, Semen Rembang telah memiliki izin lingkungan terbaru yang diterbitkan Februari lalu oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai acuannya.


"Kewenangan perizinan pertambangan itu di tangan Gubernur sesuai UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Izin lingkungan diterbitkan Gubernur berdasarkan Amdal yang mengacu ke Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) provinsinya," ujar pengamat hukum dari Unissula Rahmat Bowo Suharto, Senin (4/9).


Apalagi, kata Rahmat, izin lingkungan terbaru yang dimiliki Semen Rembang sudah dinyatakan PTUN Semarang berkekuatan hukum tetap usai digugat kembali belum lama ini oleh kalangan penolak pabrik semen.


"Itu berarti Semen Rembang boleh saja melakukan penambangan dan beroperasi. Semen Rembang awalnya sudah punya izin lingkungan yang itu berlandaskan KLHS Provinsi sebelumnya," tutur Rahmat.


Menurut Rahmat, adapun mengenai terbitnya KLHS Kendeng yang diinisiasi KSP dan Kementerian LHK disebabkan terjadinya polemik keberadaan Semen Rembang.


Namun sebelumnya, ucap Rahmat, Pemprov Jawa Tengah juga sudah memiliki KLHS guna meneliti kelayakan aktivitas Semen Rembang.yang ternyata tidak berdampak masalah.


"KLHS Kendeng muncul karena gonjang ganjing keberadaan Semen Rembang. Namun karena data yang digunakan sekunder maka dipertanyakan akurasinya. Makanya kembali direkomendasikan penelitian lanjutan. Tapi sebelum itu kan sudah ada KLHS Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan Dinas ESDM," ujar Rahmat.


Oleh sebab itu, Rahmat menjelaskan, munculnya KLHS Kendeng tidak membuat aktivitas Semen Rembang berhenti. Kecuali Ganjar memutuskan pencabutan izin lingkungan dan menghentikan operasional Semen Rembang sesuai kewenangannya.


"Kalau pakai KLHS Kendeng maka membuat tidak ada kepastian hukum. Kan sesuai UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Semen Rembang sudah memenuhi izin operasional yang mengacu ke izin lingkungan berdasarkan KLHS Jawa Tengah," kata Rahmat.


Sebelumnya, KLHS Kendeng merekomendasikan kembali dilaksanakan penelitian tahap kedua guna validasi kelayakan data tampung alam Karst sebagai wilayah penambangan semen.


kala itu, keputusan KLHS Kendeng tersebut disepakati bersama antara Menteri LHK Siti Nurbaya, Ganjar Pranowo, Bupati Rembang Abdul Hafidz dan Kepala KSP Teten Masduki. (has)


Sumber : Financial.id

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment