Pemerintah Ungkap Bukti Keinginan HTI Dirikan Negara Khilafah Indonesia

(Kamis, 4 Januari 2018) -

Pemerintah Indonesia melalui Kemenkumham menyanggah segala alasan gugatan surat pencabutan status badan hukum HTI yang diajukan ormas tersebut di PTUN Jakarta.

Financial.id, Jakarta. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang gugatan pencabutan status badan hukum dan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kamis (4/1).


Sidang yang berlangsung kali ini mengagendakan mendengar jawaban atau duplik dari pihak tergugat yaitu Kemenkumham. 


Menurut salah satu kuasa hukum Kemenkumham Hafzan Taher, HTI sebenarnya sudah tidak dapat lagi melakukan gugatan sebab secara hukum status organisasinya telah dibubarkan oleh Pemerintah Indonesia.


"Dengan tegas menolak semua replik yang diajukan HTI. Secara tegas membantah dalih-dalih dari penggugat," ujar Hafzan.


Hafzan menjelaskan, secara ideologi, HTI dinilai juga memiliki tujuan lain dari yang selama ini telah disepakati dalam kehidupan bernegara yaitu Pancasila. Sehingga, Hafzan menganggap, dapat mengancam persatuan bangsa dan komitmen Bhineka Tunggal Ika.


"Jargon, atribut dan simbol-simbol hanya untuk menutupi kepentingan politik. Khilafah hanya bagian dari strategi politik dengan menggunakan Islam sebagai legitimasi," ucap Hafzan.


Kemudian dalam persidangan berlangsung Hafzan menyampaikan bahwa Hizbut Tahrir dalam bahasa Arab mengartikan sebagai partai politik pembebasan. Tujuan dari Hizbut Tahrir atau partai politik pembebasan tersebut yaitu membentuk negara khilafah.


"Walaupun terdaftar sebagai ormas, HTI tidak berbeda dengan partai politik. Jadi secara de facto, HTI adalah partai politik," kata Hafzan.


Sedangkan kuasa hukum Kemenkumham lainnya, I Wayan Sudarta, mengungkapkan, HTI diketahui juga berkeinginan mengganti Pancasila dengab khilafah di berbagai daerah.


Pendapat Sudarta itu dikemukakan berdasarkan bukti di akun media sosial Facebook HTI yang menjabarkan pentingnya berdiri negara khilafah sehingga harus ada pembebasan.


"Kami sendiri juga telah mendengar dari anggota HTI bahwa HTI ingin mengganti dasar negara menjadi khilafah. Fakta-fakta di atas telah membuktikan HTI telah melakukan aksi provokasi, menghilangkan kepercayaan masyarakat dengan Pancasila serta UUD 1945," ujar Sudarta.


Sudarta menampik anggapan yang menyebutkan bahwa HTI adalah organisasi dakwah. Sudarta menilai, HTI adalah ormas yang ingin merebut kekuasaan dengan menggunakan dakwah sebagai tamengnya.


Penjelasan duplik selanjutnya dikemukakan kuasa hukum Kemenkumham lainnya yakni Teguh Samudera. Teguh mengungkapkan, pemerintah maupun Kemenkumham tidak melanggar Undang-undang dengan mencabut status badan hukum dan membubarkan HTI.


"Sebab sengketa yang dimaksud terkait pembubaran HTI adalah kewenangan yang diatur oleh konstitusi," kata Teguh.


Guna informasi, HTI secara resmi dicabut status badan hukum dan dibubarkan pemerintah melalui SK Menkumham Nomor AHU-30.A.01.08 tanggal 19 Juli 2017. Keputusan tersebut ditetapkan setelah Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan memaparkan bahwa akan menertibkan ormas-ormas yang bertengan dengan Pancasila serta UUD 1945.


Sidang perdana gugatan HTI terhadap keputusan Kemenkumhan tersebut digelar pada 23 November 2017. Dalam sidang tersebut, ada 41 alasan yang menjadi alasan HTI menggugat keputusan Kemenkumham.


Majelis Hakim PTUN Jakarta memutuskan akan kembali melanjutkan sidang gugatan pada Kamis pekan depan (11/1) dengan agenda pembacaan surat pembuktian dari tergugat. (mgl/has)


Sumber : Financial.id

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment