Kuasa Hukum PT Kino: Perusahaan Terapkan Aturan Ketenagakerjaan Sesuai yang Berlaku

(Selasa, 23 Januari 2018) -

Pihak PT Kino Indonesia mengklaim telah melaksanakan aturan ketenagakerjaan kepada pekerjanya.

Financial.id, Bandung. Manajemen PT Kino Indonesia menampik tudingan mantan pekerja harian lepasnya yang menyebutkan bahwa perusahaan telah melanggar UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan serta tidak melaksanakan dengan konsekuen.


Bantahan tersebut dikemukakan kuasa hukum PT Kino Indonesia, Benny Wullur, di Bandung, Selasa (23/1). Justru, kata Benny, para mantan pekerja harian lepas PT Kino Indonesia yang sedang berunjuk rasa tersebut tidak memahami aturan.


"Kita melaksanakan aturan. Kita tidak melanggar regulasi karena mereka adalah pekerja harian lepas di PT Kino Indonesia," ujar Benny.


Menurut Benny, berdasarkan pasal 10 sampai 12 Kepmenaker Nomor 100/2004, telah jelas diatur bahwa pekerja harian lepas bekerja berdasarkan volume dan waktu kerja yang diberikan.


Oleh sebab itu, ucap Benny, bila tugas mereka yang diberikan perusahaan telah selesai maka berakhir pula statusnya sebagai pekerja. Maka mereka tidak memiliki hak menuntut pesangon seperti status pekerja tetap.


Diketahui, ratusan mantan pekerja harian lepas berunjuk rasa menuntut PT Kino Indonesia membayar hak pesangon dan tunjangan hari raya usai diberhentikan statusnya oleh perusahaan.


Mantan pekerja harian lepas PT Kino Indonesia itu merasa telah lama bekerja di perusahaan, bahkan ada yang mencapai tujuh tahun. Mantan pekerja harian lepas itu mengancam akan menutup ruas jalan masuk ke PT Kino Indonesia jika tuntutannya tak dipenuhi.


Menanggapi hal tersebut, Benny meminta agar pengunjuk rasa mematuhi aturan sesuai mekanisme berlaku. Mereka, ungkap Benny, diberikan kesempatan untuk berunding secara bipartit.


"Kalau mereka tidak puas seharusnya kan sudah ada jalurnya. Mereka adukan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ada PHI dan bila belum puas juga bisa kasasi. Jadi tidak perlu tutup jalan," tutur Benny.


Benny mengimbau agar aparat keamanan bertindak tegas terhadap rencana aksi blokir jalan menuju perusahaan sehingga tidak merugikan kepentingan umum. (mgl/sp)


Sumber : Financial.id

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment