KEIN: Pemerintah Perlu Lebih Intensif Sosialisasikan Program Tax Amnesty

(Jum'at, 29 Juli 2016) -

Ditjen Pajak, harus lebih mengintensifkan informasi yang efektif kepada pelaku usaha agar tax amnesty tak salah dipahami. Menurt saya penting juga, disusun seperti buku pintar tax amnesty yang menyampaikan penjelasan UU Pengampunan Pajak secara strategis,” ujar anggota KEIN, Hendri Saparini pada diskusi mengenai tax amnesty yang diselenggarakan KEIN, di Jakarta, Jumat (29/7).


Jakarta. (Financial.id) – Diberlakukannya kebijakan tax amnesty (TA) atau pengampunan pembayaran pajak dari sangsi administrasi dan hukum oleh Pemerintah Indonesia diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Namun nyatanya, masih banyak pihak yang keliru menginterpretasikan TA secara negatif akibat kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait hal tersebut. Untuk itu, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) meminta agar pemerintah utamanya Direktorat Jenderal Pajak, mengintensifkan informasi yang efektif kepada pelaku usaha agar tax amnesty tak salah dipahami.


 


“Ditjen Pajak, harus lebih mengintensifkan informasi yang efektif kepada pelaku usaha agar tax amnesty tak salah dipahami. Menurt saya penting juga, disusun seperti buku pintar tax amnesty yang menyampaikan penjelasan UU Pengampunan Pajak secara strategis,” ujar anggota KEIN, Hendri Saparini pada diskusi mengenai tax amnesty yang diselenggarakan KEIN, di Jakarta, Jumat (29/7).


 


 Hendri juga mengungkapkan, perlu kejelasan dan ketegasan dari pemerintah untuk pembangunan infrastruktur apa saja dana repatriasi tax amnesty digunakan. Jaminan kepastian tersebut, katanya, akan membuat para wajib pajak semakin tertarik menaruh dana ke Indonesia lalu berinvestasi.

"Kalau masih ada persoalan, dibicarakan apa saja sehingga dapat menjadi kajian KEIN untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan," ucap Hendri.


 


Diberlakukannya kebijakan tax amnesty atau pengampunan pembayaran pajak dari sangsi administrasi dan hukum oleh Pemerintah Indonesia diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.


 


Pertumbuhan ekonomi tersebut khususnya ada di sektor riil yang selama ini masih dirasakan banyak kekurangan. Melalui tax amnesty, diharapkan uang yang berada di luar negeri dapat dibawa ke Indonesia untuk diinvestasikan guna membuka lapangan kerja.


 


"Cara tersebut bisa ampuh menekan angka pengangguran di Indonesia," kata Hendri.


 


Sementara itu, Wakil Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Suryadi Sasmita mengatakan, ada beberapa aspek yang dirasakan tidak sinergi dalam kebijakan penerapan tax amnesty, khususnya menyoal regulasi. Dia mengungkapkan, antara Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Dirjen Pajak mengenai tax amnesty seperti tidak sejalan.


 


"PMK menjelaskan apa, namun begitu di Ditjen Pajak berbeda," ujar Suryadi. Dia juga meminta agar pihak Ditjen Pajak jangan lagi menjelaskan hal bersifat teknis sebab itu menjadi kewenangan Kementerian Keuangan. Menurut Suryadi, Ditjen Pajak seharusnya lebih menjelaskan sisi
strategis sehingga menumbuhkan minat wajib pajak menaruh dananya di Indonesia untuk investasi.


 


Sorotan lain dikemukakan Suryadi adalah persoalan sistem format waktu bagi wajib pajak yang ingin menyetorkan dananya. Sulitnya, katanya, format penyetoran menggunakan sistem online tersebut kerap bermasalah karena seringnya terjadi perubahan kebijakan oleh Ditjen Pajak.


 


"Jadi begitu wajib pajak ingin melakukan penyetoran pajak sampai harus berulang-ulang sebab ada saja kesalahan. Hal itu dapat menjadi alasan nanti enggannya wajib pajak berinvestasi di Indonesia," ujar Suryadi. (L/AH/R1)


 


Sumber : Financial.id

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment