Jurus Pemerintah Capai Target Terbitnya 5 Juta Sertifikat

(Senin, 27 Maret 2017) -

Pemerintah Indonesia menargetkan terbitnya 5 juta sertifikat pada tahun 2017. Mencapai itu, ada upaya khusus dilakukan pemerintah.

Financial.id, Jakarta. Pemerintah Indonesia menargetkan terbitnya 5 juta sertifikat tanah agar dimilki masyarakat pada tahun 2017. Ada beberapa upaya dilakukan guna merealisasi target itu.


Demikian diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, di Jakarta, kemarin, pada diskusi media Reforma Agraria dan Pertanahan Sosial.


Sofyan mengatakan, dari 5 juta sertifikat yang bakal diterbitkan pemerintah, luasan jumlah areal lahan dirasa masih cukup terjangkau.


"Dari 5 juta sertifikat ditargetkan diterbitkan tahun 2017, luasan jumlah lahan tidak sampai 2 juta hektare," ujar Sofyan.


Dengan begitu, ucap Sofyan, Pemerintah Indonesia amat optimis target itu bisa diwujudkan tahun ini. Nantinya, pemerintah daerah juga akan ditekankan mengenai hal itu.


Sofyan membeberkan, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah menuju target terbitnya 5 juta sertifikat. Strategi itu kini sudah mulai dilakukan.


Pertama, ucap Sofyan, Pemerintah Indonesia akan terus memperbanyak tenaga juru ukur pertanahan. Saat ini jumlah juru ukur pertanahan telah mencapai 1.600 orang.


"Saat ini kami mencoba terus menambah tenaga juru ukur. Kami berikan pelatihan, pembekalan kepada juru ukur," Sofyan menuturkan.


Kemudian yang kedua, menambah juga tenaga ahli yuridis pertanahan di Tanah Air. Mereka nantinya akan mendata areal lahan dan memproses legalitasnya guna kepentingan penerbitan sertifikat.


Sedangkan untuk areal lahan perkebunan yang nantinya akan diterbitkan sertifikat, Sofyan menyebutkan dibutuhkannya tenaga kerja kontrak untuk pendataan.


"Mereka akan mendatangi lahan perkebunan. Kemudian mengukur luasannya," ujar Sofyan.


Hal lain yang dijelaskan Sofyan adalah tentang kawasan hutan yang selama ini masih sering salah penafsiran di kalangan masyarakat.


Menurut Sofyan, belum tentu sebuah areal hutan dapat dikategorikan sebagai kawasan hutan. Justru, kata Sofyan, ada perkotaan secara regulasi merupakan kawasan hutan.


"Ada kota-kota yang malah sebagai kawasan hutan sebab memiliki potensi perkebunan dan perhutanan sosial di situ. Makanya mengenai kawasan hutan memerlukan Peraturan Presiden," ungkap Sofyan.


Pemerintah mendorong terlaksananya reforma agraria guna menuju peningkatan perekonomian nasional. Selain itu, bertujuan untuk menghilangkan konflik agraria di lapisan masyarakat. (has)


Sumber : Financial.id

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment