IRESS : Pastikan Proyek Reklamasi Tidak Pernah Dilanjutkan!

(Kamis, 19 Oktober 2017) -

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, melalui SK No.S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017, telah mencabut moratorium proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta pada 5 Oktober 2017 yang lalu. 

Financial.id, Jakarta. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, melalui SK No.S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017, telah mencabut moratorium proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta pada 5 Oktober 2017 yang lalu. Sehubungan dengan SK tersebut, masyarakat Indonesia terutama masyarakat Jakarta beserta Gubernur-Wakil Gubernur terpilih Anies-Sandi harus tegas dan tegar memastikan proyek 17 Pulau Teluk Jakarta tidak akan pernah dilanjutkan.


Demikian disampaikan Marwan Batubara, Indonesian Resources Studies (IRESS), Rabu (18/10).


"Karena proyek tersebut akan menenggelamkan sebagian wilayah Jakarta, menghilangkan hidup dan mata pencaharian puluhan ribu nelayan, melanggar berbagai aturan, dan merusak lingkungan" tutur Marwan.


Marwan menjelaskan ancaman yang harus dihadapi akibat proyek reklamasi diantaranya semakin turunnya permukaan tanah (land sunsidence) di wiliayah utara Jakarta, terlebih akan menutup aliran 13 sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta.


Selain itu Marwan memperhitungkan pada Tahun 2030, sekitar 4 juta penduduk akan terpapar resiko kerugian ekonomi hingga US$ 200 Miliar karena tinggal dibawah permukaan laut akibat dari land subsidence. Ukuran reservoir yang dibutuhkan akan sangat besar guna treatment air sebesar 7 m3 per detik;


"Sedangkan pada musim kemarau, akan terbentuk daerah kering baru dan sedimentasi akan meningkat dengan cepat. Akibatnya Pelabuhan Perikanan Nusantara akan tutup dan harus dipindahkan. Hal ini jelas akan membutuhkan biaya pembangunan pelabuhan baru oleh negara" Lanjut Marwan.


Puluhan ribu nelayan berpotensi kehilangan mata pencaharian, kata Marwan, terutama harus melaut ke lokasi yang lebih jauh dan kemungkinan harus membayar biaya ekstra berupa “shipping locks”.


Tak Hanya itu, Marwan juga mengatakan proyek reklamasi melanggar berbagai peraturan yang berlaku. Sejumlah pulau, seperti pulau-pulau C, D dan G telah dibangun lebih dahulu sebelum diperolehnya izin-izin yang dipersyaratkan. Sejumlah pulau reklamasi telah dibangun atau direncanakan mendahului dan tanpa rujukan RT/RW yang memang belum ditetapkan. 


Adapun peraturan yang dilanggar diantaranya Pasal 22 UU No.32/2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Uu No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, PP No.26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kepres No.52/1995  tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dimana telah dicabut melalui PP No.54/2008, UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingam Umum.


"para pengembang reklamasi tampaknya menjelma menjadi orang-orang yang sangat sakti di republik ini, karena mereka dapat melaksanakan proyek lebih dulu tanpa izin, dan justru mendapat perlindungan dari penguasa" tutur Marwan.


Sumber : Financial.id

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment