INDEF : Ada Kekeliruan Pada Mekanisme UMP

(Rabu, 1 November 2017) -

Dewan Pengupahan DKI Jakarta telah mengusulkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3.648.035 dan Rp 3.917.398 Juta.

Financial.id, Jakarta. Dewan Pengupahan DKI Jakarta telah mengusulkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3.648.035 dan Rp 3.917.398 Juta. Adapun usulan sebesar Rp 3.648.035 Juta dikatakannya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, dimana penetapan kenaikan UMP selanjutnya merupakan hasil dari UMP sebelumnya dikali 8,73% (angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional).


Menanggapi hal tersebut, Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finace, Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan ada keliruan terhadap usulan tersebut. 


Bhima menganggap usulan yang seharusnya dikeluarkan yaitu dikali sebesar 8,9%. Hal tersebut dikatakakannya karena usulan kenaikan UMP 2018 harus mengacu pada target pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,4 % dan target inflasi nasional sebesar 3,9%.


“Kalau begitu berarti ada inkosistensi terhadap peraturan” kata Bhima, Rabu (01/11).


Diketahui, saat ini sedang berlangsung persidangan untuk menetapkan UMP DKI Jakarta 2018. Adapun hasil tersebut akan diumumkan pada malam hari ini.


Selain itu, Bhima mengatakan adanya problematika terhadap penetapan kenaikan UMP. Menurutnya, pemerataan kenaikan UMP tidak dibagi berdasarkan sektor. Hal tersebut disampaikannya karena adanya sektor yang sedang tumbuh negative da nada sektor yang tumbuh positif.


“itu tidak adil. Sektor yang sedang turun seperti tekstil dan lainnya akan merasa keberatan, sedang sektor yang sedang naik seperti jasa komunikasi sebesar 10,8% akan berlebihan” tutur Bhima.


Bhima menjelaskan, sektor yang sedang tidak baik pertumbuhannya akan semakin mengalami penurunan. Dampaknya perusahaan tersebut akan mengurangi tenaga kerja guna menyeimbangkan biaya produksi.


Bhima mengusulkan kepada pemerintah untuk menemukan titik temu dari penetapan UMP melalui forum antara pengusaha dan tenaga kerja. Bhima menilai, forum tersebbut hanya berjalan hanya pada saat terjadi PHK.


 “itu akan lebih demokratif da nada ruang buka dialog” tegas Bhima. 


Tidak hanya itu, Bhima juga menyarankan kepada Kementrian Ketenaga Kerjaan untuk tegas mengawasi implementasi nilai UMP pada sektor formal maupun informal. Karena menurutnya, selama ini nilai UMP hanya berlaku pada sektor formal. (mgl/cr)


Sumber : Financial.id

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment