Dorong Pemerataan Ekonomi di Desa, Pemerintah Anggarkan Rp 60 Triliun

(Minggu, 9 April 2017) -

Kementerian Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun ini akan mengalokasikan dana desa sebanyak Rp 60 Triliun untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Financial.id, Jakarta - Kementerian Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun ini akan mengalokasikan dana desa sebanyak Rp 60 Triliun untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.


Hal itu diungkapkan Menteri Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dalam acara diskusi Forum Merdeka Barat yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Jakarta, Minggu (9/4).


Eko menuturkan, pada tahun 2015 alokasi dana desa mencapai Rp 20,76 triliun. Kemudian tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,9 triliun dan tahun 2017 alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 60 triliun.


"Selama tiga tahun, alokasi dana desa terus naik dua kali lipat setiap tahunnnya. Bahkan nanti tahun 2018 dana desa akan dianggarkan sebesar Rp 120 triliun yang berarti setiap desa dapat mengelola sekitar Rp 1,4 miliar," ucap Eko.


Menurut Eko, peningkatan aktivitas ekonomi akan memberikan dampak positif ke pertumbuhan kesejahteraan desa. Hal itu nantinya mempengaruhi juga sisi keseluruhan di Indonesia yaitu pertumbuhan ekonomi nasional.


"Artinya setiap tahun akan ada Rp 1.402 triliun uang beredar. Dengan tingginya tingkat perputaran uang di desa akan meningkatkan aktivitas ekonomi mereka," ujar Eko.


Eko menyebutkan, berdasarkan data BPS, dari keseluruhan 125 juta angkatan kerja di Indonesia, sebanyak 58,4 juta berada di desa. Jika angkatan kerja di desa memiliki pendapatan Rp 2 juta per bulan, maka ada Rp 116,8 trilun uang beredar.


"Terkait dengan dana desa itu, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo berkali-kali menekankan bahwa penyaluran dana desa harus dikawal dengan baik," ujar Eko.


Kementeriannya telah bekerjasama dengan kepolisian hingga membentuk satuan tugas dana desa. Namun, masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung manfaat dana desa juga perlu terlibat.


"Bagi masyarakat yang menemukan masalah dalam penyaluran dana desa, bisa melaporkannya melalui sambungan telepon ke nomor 15040 tanpa bayar alias gratis," ungkap Eko.*** (L/CH)


Sumber : -

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment