Dinilai Banyak Langgar Ketentuan, Pemerintah Harus Tindak Tegas Meikarta

(Sabtu, 7 Oktober 2017) -

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menuding mega properti berkelas internasional Meikarta di Cikarang, Jawa Barat, belum memiliki izin yang lengkap untuk pembangunannnya.

Financial.id, Jakarta. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menuding mega properti berkelas internasional Meikarta di Cikarang, Jawa Barat, belum memiliki izin yang lengkap untuk pembangunannnya.


Berdasarkan data yang diperoleh YLKI, Meikarta baru memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) terhitung hanya 84,6 Hektar. 


“Memang sampai sekarang proses perizinannya belum rampung. Baru 84,6 hektare dari 500 hektare yang mendapatkan izin. Jika pengembang mengklaim 500 hektare, berarti masih panjang proses perizinannya,” kata Ketua Bidang Pengaduan YLKI Mustafa Aqib Bintoro, Sabtu (7/10).


Mustafa mengungkapkan, masih banyak tanah dalam pembangunan mega properti Meikarta yang belum jelas status perizinannya hingga sekarang.


Hal lainnya yang dianggap YLKI bermasalah, menyoal pemesanan barang yang bersifat indent atau tidak tersedia secara real time juga, harus sesuai dengan pasal 42 UU Nomor 20/2011 tentang Pemasaran dan Rumah Susun sebagai jaminan perlindungan konsumen.


Namun, ucap Mustafa, Meikarta sampai saat ini tidak memenuhi regulasi tersebut padahal telah melakukan pemasaran. Dengan begitu, menjadi kelemahan pengembang Meikarta guna menjamin perlindungan konsumen, ujar Mustafa.


Mustafa menjelaskan, pemasaran Meikarta terbukti adanya transaksi penjualan juga iklan yang dilakukan.


Mustafa menganggap sebagai pelanggaran hukum dan harus ditindak tegas oleh Pemerintah Indonesia. (mgl/cr)


Sumber : Financial.id

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment