Bisa Dukung Penguatan Ekonomi Negara, Pengamat Sayangkan Semen Rembang Ditolak tak Jelas

(Jum'at, 15 September 2017) -

Penolakan terhadap Semen Rembang dirasakan penuh kejanggalan. Padahal Semen Rembang menjadi industri pendukung peningkatan ekonomi soal daya beli.

Financial.id, Jakarta. Industri PT Semen Indonesia di Rembang (Semen Rembang), Jawa Tengah, dinilai memenuhi syarat guna mendukung peningkatan kemampuan daya beli nasional sesuai visi misi ekonomi Nawa Cita Presiden Joko Widodo.


Diketahui, setelah capaian kinerja pertumbuhan ekonomi 5,01 persen pada semester I tahun 2017, ternyata Indonesia masih mengalami kondisi daya beli yang lemah.


"Proyek infrastruktur sudah masif dilakukan, banyak kota dan daerah sibuk dengan eksekusi proyek infrastruktur, namun daya ungkit ekonomi belum terlihat," kata Direktur Koalisi Rakyat Indonesia Reformis, Effnu Subiyanto, Jumat (15/9).


Namun disayangkan, ucap Effnu, keberadaan pabrik Semen Rembang sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi nasional justru tidak disadari sekelompok orang penolak industri BUMN tersebut.


Effnu mengungkapkan, jika dikaji rinci, amat banyak keanehan argumentasi penolakan terhadap Semen Rembang. Soal hukum, kata Effnu, telah jelas PTUN Semarang menyatakan bahwa izin lingkungan terbaru Semen Rembang sesuai SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017 adalah produk tata usaha negara.


Hal lain menjadi keheranan Effnu menyangkut status Pegunungan Kendeng yang bukanlah bagian zona Rembang sebagai areal penambangan pabrik semen. Pegunungan Kendeng justru membentang dari Grobogan, Jawa Tengah menuju Jombang, Jawa Timur.


"Begitu juga Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6/2010 dan Perda Kabupaten Rembang Nomor 14/2011 tentang RTRW menyebutkan bahwa lima daerah yang kini menjadi operasional Semen Rembang bukan lahan konservasi," Effnu menuturkan.


Sebaliknya, ucap Effnu, para penolak Semen Rembang justru telah mengakui bahwa lahan seluas 250 hektare telah ditambang pihak perusahaan swasta mulai tahun 2000. Effnu mengatakan, Semen Rembang tidak sebagai bagian pelaku penambangan yang masif sejak 17 tahun silam tersebut.


Soal lain disoroti Effnu adalah munculnya tim KLHS Kendeng yang terbentuk akibat polemik Semen Rembang guna mengkaji kelayakan daya tampung alam sebagai lokasi penambangan.


"Tim KLHS Kendeng harus berhati-hati memberikan rekomendasi. Penggalian data dan informasi kedua belah pihak harus ekual dan berimbang. Anggota panelis harus benar-benar kredibel, independen, berpikir jernih, tidak mudah diintervensi," ujar Effnu.


Effnu mengimbau, jangan sampai Kementerian LHK dan KSP yang menginisiasi KLHS Kendeng ternyata menghambat masuknya investasi sebagai pendorong peningkatan ekonomi negara.


"KLHK harus belajar bahwa Permen LHK Nomor 17/2017 tentang PHTI kini jadi sorotan karena menghambat investasi," kata Effnu.


Effnu berpendapat, masalah Semen Rembang menunjukkan amat sulitnya berinvestasi di Indonesia, terutama berkaitan dengan pertambangan dan lahan.


Polemik keberadaan Semen Rembang hingga kini belum juga berakhir. Bahkan, beberapa waktu lalu, sekelompok massa kembali berunjuk rasa sampai saat ini di depan Istana Negara menolak kehadiran Semen Rembang. (has)


Sumber : Financial.id

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment