AMTI: Kebijakan Baru Tembakau Lemahkan Sektor Industri dari Hulu ke Hilir

(Kamis, 2 November 2017) -

Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menyangkut industri tembakau. Salah satunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor PMK-146/PMK.010/2017 dalam mengatur kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau.  Adapun persentase tarif cukai yang dimaksud untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 10,9%, Sigaret Putih Mesin (SPM) sebesar 13,5%, dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) sebesar 7,3%.

Financial.id, Jakarta. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menyangkut industri tembakau. Salah satunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor PMK-146/PMK.010/2017 dalam mengatur kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau.  Adapun persentase tarif cukai yang dimaksud untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 10,9%, Sigaret Putih Mesin (SPM) sebesar 13,5%, dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) sebesar 7,3%.


Menanggapi hal tersebut, Budidoyo selaku Ketua Umum Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) mengatakan kepada Financial.id, Rabu (01/11), kenaikan tarif cukai tembakau sangat tidak rasioinal.


"artinya tidak memperhitungkan daya beli, inflasi dan sebagainnya pada kondisi saat ini" kata Budidoyo.


Saat ini daya beli pada tembakau maupun hasil olahan tembakau sedang menurun. Tiga tahun belakangan ini, kata Budidoyo, produksi hasil olahan tembakau berupa rokok mengalami stagnan bahkan tahun ini berpotensi mengalami penurunan.


Budidoyo menyebutkan ditahun 2016 saja terjadi penurunan produksi  rokok sebanyak 6 milliar batang, dan diperkirakan tahun ini akibat kebijakan baru tentang tarif cukai rokok akan berdampak penurunan produksi lebih dari tahun sebelumnya.


Pemerintah harus lebih mengkaji secara komprehensif sebelum mengambil kebijakan untuk industri tembakau, tegas Budidoyo. Hal tersebut dikatakannya karena setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan berdampak langsung kepada semua pelaku industri tembakau.


"jangan memberatkan para pelaku industri rokok dari hulu sampai hilir" tutur Budidoyo.


Bahkan menurutnya kurangnya daya beli yang berdampak penurunan produksi rokok, akan mengakibatkan perusahaan pengolahan tembakau melakukan efisiensi, salah satu nya yaitu mengurangi tenaga kerja atau menambhkan nilai pengangguran.


Selain itu, sebelumnya Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengatakan ada intruksi dari Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan petani tembakau beralih ke produksi tanaman lainnya.


"apalagi kebijakan itu (peralihan tanam), sangat tidak mudah dilakukan dan berdampak buruk bagi semua pelaku" tanggap Budidoyo.


Demikian disampaikan Budidoyo, menurutnya petani setempat mengetahui dengan baik tanaman yang cocok untuk tanah didaerahnya.


Faktanya, kata Budidoyo, selama ini pemerintah tidak memberikan bantuan apapun dalam industri tembakau, termasuk pendukung dalam penanaman tembaku. Jadi, dikatakannya pemerintah tidak dapat mengatur semena-mena petani tembakau.


"menurut Undang-Undang Perkebunan, tanaman lahan adalah pilihan, rakyat punya kebebadan memilih menanam tembaku" tegas Budidoyo.


Budidoyo berharap pemerintah selalu memikirkan industri tembakau termasuk berusaha untuk tidak memberatkan petani tembakau. Karena menurutnya petani tembakau telah melakukan penanaman tembakau merupakan kegiatan turun-temurun dalam menopang kehidupan masyarakat setempat. (mgl/cr)


Sumber : Financial.id

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment