OJK Rancang Aturan Pembebasan Kewajiban Pelaporan Bagi Emiten Tertentu

(Kamis, 18 Juni 2015) - Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang peraturan terkait pembebasan kewajiban pelaporan bagi perusahaan terbuka yang berada dalam kondisi tertentu. Saat ini rancangan peraturan masih dalam tahap meminta pendapat pada pelaku pasar modal atau rule making rule.
Berdasarkan rancangan peraturan yang diterbitkan oleh OJK, peraturan ini tentang isinya tentang perusahaan terbuka yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan. Dalam rancangan peraturan itu tercatat sesuai dengan konsep pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap industri pasar modal OJK mendorong emiten atau perusahaan publik untuk menggunakan prinsip keterbukaan.

Prinsip keterbukaan merupakan pedoman umum yang mensyaratkan emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan informasi material kepada OJK dan masyarakat. Berdasarkan data yang terdapat pada OJK, terdapat emiten atau perusahaan publik yang tidak memiliki pengurus, pengawas, dan/atau pemegang saham utama serta tidak menyampaikan laporan kepada OJK dan masyarakat dalam kurun waktu lebih dari tiga tahun.

Hal ini menyebabkan OJK tidak dapat melakukan korespondensi dengan perusahaan tersebut. \"Sehingga informasi mengenai emiten dan perusahaan publik dengan kondisi tersebut sulit diperoleh. Dari sisi pengawasan ataupun keterbukaan bagi publik pun menjadi sulit,\" jelas rancangan aturan tersebut.

Tujuan dari pembuatan peraturan ini untuk mempermudah emiten dan perusahaan publik yang mempunyai masalah-masalah seperti tersebut di atas untuk dapat tetap beraktivitas sebagai perusahaan terbuka. Selain itu emiten dan perusahaan publik bisa mendapat keringanan dari segi kewajiban yang menimbulkan biaya. Hal ini juga akan memudahkan OJK untuk melakukan pengawasan secara efisien dan efektif.

Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK mengungkapkan saat ini OJK tengah meminta pendapat pelaku pasar untuk menyusun aturan keterbukaan informasi yang mengakomodir semua kebutuhan pelaku pasar. \"Menurut kami perlu adanya kriteria yang tepat emiten seperti apa yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan ke OJK dan publik,\" kata Nurhaida.

Menurut rancangan peraturan, kriteria emiten dan perusahaan publik yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan antara lain tidak berlakunya seluruh izin usaha dari instansi yang berwenang dan dinyatakan pailit. Atau paling tidak memenuhi tiga kriteria sebagai berikut, emiten dan perusahaan publik yang sudah tidak beroperasi secara penuh minimal tiga tahun, mendapatkan pembatasan kegiatan usaha yang menyebabkan kelangsungan usaha terganggu selama tiga tahun terakhir, dan mendapatkan pembekuan seluruh kegiatan usaha.

Selanjutnya OJK tidak dapat melakukan korespondensi terhadap perusahaan terbuka selama tiga tahun terakhir. Emiten tersebut tidak memiliki pengurus, pengawas, dan pemegang saham utama yang dapat dihubungi selama tiga tahun terakhir dan termasuk daftar saham yang akan dikeluarkan dari pencatatan (delisting) oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Nurhaida mengungkapkan jika emiten dan perusahaan publik memenuhi kriteria tersebut, maka akan bebas denda akibat kelalaian kewajiban pelaporan. \"Kalau sudah tidak wajib berarti tidak menyampaikan laporan keuangan maka tidak akan kena denda lagi,\" ujarnya.

Terkait transparansi ke publik sendiri, Nurhaida mengatakan masih dalam pembahasan. Sedangkan dalam rancangan peraturan, daftar perusahaan terbuka yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan akan diumumkan di website OJK.

Tergantung kebutuhannya. Itu semua masih akan kita bahas apakah perlu dipublikasikan atau tidak. Tujuannya supaya publik tahu bahwa perusahaan tidak lagi beroperasi. Jadi sahamnya tidak bagus untuk berInvestasi,\" ujarnya.

Kondisi pengecualian ini menurut Nurhaida tidak berlaku selamanya. Perusahaan terbuka yang telah dikecualikan dapat melakukan aksi korporasi dengan memenuhi ketentuan di bidang pasar modal. Selain itu jika perusahaan sudah tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, mereka wajib kembali menyampaikan pelaporan perusahaannya di publik setelah memperoleh penetapan dari OJK.

Tanggung Jawab

Sanusi, Ketua Masyarakat Investor Sekuritas Seluruh Indonesia (MISSI) menilai aturan itu membuka kemungkinan OJK melepas tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Misalnya dengan melakukan pengecekan\" terhadap emiten yang telah di-delisting.

\"Selama ini juga emiten yang telah di-delisting tidak ada tindak lanjut dari OJK. Jadi mungkin aturan ini dibuat untuk mengurangi tanggungjawab itu,\" ujarnya.

Christmastuti Destriyani

Sumber : Indonesia Finance Today

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment