Tujuh Perusahaan Pembiayaan Syariah Kembalikan Izin

(Senin, 15 Juni 2015) - Jakarta - Sebanyak tujuh perusahaan pembiayaan syariah berencana mengembalikan izin perusahaannya. Hal ini disebabkan adanya aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mensyaratkan modal minimal bagi perusahaan pembiayaan syariah sebesar Rp 25 miliar.
Direktur Pengawas Industri Keuangan Non Bank Syariah OJK Muchlasin menjelaskan, tidak ada persyaratan khusus untuk membentuk perusahaan Pembiayaan syariah, baik dari segi permodalan maupun manajerial.

Namun setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.28/POJK05/2014, perusahaan pembiayaan syariah yang baru terbentuk wajib memenuhi modal minimal sebesar Rp 25 miliar dan memiliki seorang pimpinan.

\"Aturan modal minimal sebesar Rp 25 miliar ini diterapkan hanya bagi perusahaan pembiayaan baru, sementara yang sudah dipenuhi harus memenuhinya secara bertahap, yaitu mulai dari Rp 5 miliar pada tahun ini, Rp 15 miliar pada tahun depan dan Rp 25 miliar pada 2017,\"terangnya saat acara pembukaan Pasar Rakyat Keuangan Syariah di Parkir Selatan, Sabtu (13/6).

Kendati penerapan aturan permodalan minimal tersebut hanya sebesar Rp 5 miliar pada tahun ini, namun sebanyak tujuh perusahaan pembiayaan syariah tersebut tetap berencana mengembaikan izinnya. \"Mereka pada awalnya memang tidak berniat membentuk perusahaan pembiayaan syariah, hanya sebatas desakan dari permintaan masyarakat terangnya.

Sehubungan dengan rencana OJK untuk merelaksasi aturan rasio pembiayaan terhadap nilai (financing to value/FTV) bagi industri multifinance, menurut Muchlas berpotensi akan menambah jumlah perusahaan pembiayaan syariah. Pasalnya, aturan FTV tersebut akan membedakan antara pembiayaan konvensional dan syariah.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB OJK Dumoly F Pardede sebelumnya menyebutkan, uang muka (down payment/DP) pembiayaan kendaraan roda dua untuk segmen konvensional dan syariah akan berbeda 5%.\"Begitu juga untuk kendaraan niaga, sementara untuk roda empat tidak berbeda, \"jelasnya.

Saat ini, jumlah perusahaan pembiayaan syariah sebanyak 44 perusahaan. Dari jumlah tersebut, sekitar 3 perusahaan berbentuk perusahaan Pembiayaan syariah utuh dan sisanya merupakan Unit Usaha Syariah (UUS).

Sampai April 2015, industri pembiayaan syariah mencatat total piutang pembiayaan sebesar Rp 14,73 triliun, sedikit menurun dibandingkan Maret 2015 sebesar Rp 15 triliun. Sementara total laba sebesar Rp 178 miliar, naik dibandingkan Maret 2015 sebesar Rp 136 miliar.

Selain mengatur aturan modal minimal di industri multifinance syariah, OJK juga mengatur aturan modal minimal di multifinance konvensional. Sebelum tahun 2019, perusahaan multifinance konvensional wajib memenuhi aturan modal minimal Rp 100 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Firdaus Djaelani menjelaskan sebelumnya, adanya aturan tersebut berpotensi menimbulkan merger dan akuisisi di antara perusahaan pembiayaan. Pasalnya, strategi tersebut dinilai cepat untuk bisa memenuhi aturan modal Rp 100 miliar. Namun proses merger dan akuisisi di antara perusahaan Pembiayaan tidak serumit dibanding industri jasa keuangan lainnya.

Tenor bisnis perusahaan Pembiayaan biasanya pendek, sepanjang bisnis yang mereka lakoni lancar, mereka bisa dengan mudah melepas atau menjual portofolio yang dimilikinya,\"ujar Firdaus.

Aksi merger dan akuisisi ini menurut Firdaus tidak bisa terelakkan. Berdasarkan data OJK, dari 270 perusahaan Pembiayaan yang ada, sekitar 50 perusahaan di antaranya memiliki modal di bawah Rp 100 miliar.

Firdaus memaklumi, apabila pemenuhan modal Rp 100 miliar ini langsung diberlakukan, maka 50 perusahaan yang tidak memenuhi tersebut bisa gulung tikar. Karena itu, aturan modal minimal ini dilakukan secara bertahap.

Sumber : Investor Daily Indonesia

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment