Bank Kecil dan BPR Diminta Ikut

(Jum'at, 5 Juni 2015) - Malang - Otoritas Jasa Keuangan mempersilakan bank skala kecil dan Bank Perkreditan Rakyat untuk membuka Program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif alias laku pandai.
Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan IV OJK Heru Kristiyana mengatakan bank berkategori bank umum dengan kelompok usaha (BUKU) I dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) perlu dikuatkan kelembagaannya terlebih dahulu sebelum membuka program laku pandai.

\"Ada empat aspek kelembagaan yang perlu dikuatkan, yakni manajemen risiko, teknologi informasi, permodalan, dan governance,\" kata Heru dalam Peluncuran laku pandai di Malang, Kamis (4/6).

Dia menegaskan OJK serius menguatkan kelembagaan Bank BUKU I, termasuk penguatan kelembagaan Bank pembangunan daerah. Penguatan kelembagaan BPR, katanya, juga dilakukan terkait dengan aspek, manajemen risiko, teknologi informasi, permodalan, dan governance.

\"Jika penguatan berjalan lambat, maka paling tidak selama 5 tahun mendatang, Bank BUKU I dan BPR semuanya sudah bisa membuka program laku pandai,\" ujarnya.

Namun, dia optimistis sejumlah Bank BUKU I dan BPR sudah siap membuka program laku pandai dalam waktu dekat. Menurutnya, 17 Bank BUKU HI dan IV yang sudah berkomitmen membuka program Laku Pandai akan merealisasikan paling lambat pada 2016.

Dia mengatakan jika 17 Bank telah membuka program layanan pandai, maka 75% akses keuangan bagi masyarakat sudah terpenuhi. \"Permasalahan perluasan Laku Pandai pada pembentukan agen. Agen harus berintegritas karena juga menyangkut nama baik bank,\" ujar Heru.

Kepala Kantor Regional 3 OJK Sukamto menuturkan laku pandai kadang terkendala pada sinyal telekomunikasi yang buruk sehingga Bank perlu berkoordinasi dengan operator telekomunikasi.

Di sisi lain kinerja industri BPR di Bali sepanjang kuartal 1/2015 diketahui menunjukkan tren positif kendati masih menghadapi berbagai tekanan likuiditas keuangan.

Berdasarkan data Bank Indonesia, aset BPR konvensional di Bali pada periode Januari-April 2015, mencapai Rp9,6 triliun, atau naik 18,5% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebesar Rp8,l triliun. Pertumbuhan itu ditopang kenaikan dana pihak ketiga (DPK) 22,6% menjadi Rp6,5 triliun dari periode sebelumnya Rp5,3 triliun.

Sumber DPK terbesar berasal dari deposito Rp4,2 triliun, atau tumbuh 20% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sedangkan tabungan hanya Rp1,9 triliun atau naik 11,7%. Adapun jumlah rekening meningkat 4,09% menjadi 603.543 dari sebelumnya 580.110 rekening.

Ketua Perbarindo Bali I Ketut Wiratjana mengatakan pencapaian menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat Bali terhadap BPR. Menurutnya, keberhasilan sepanjang empat bulan pertama 2015 memperlihatkan program sosialisasi dari Perbarindo mendapat perhatian masyarakat.

\"Ini sebetulnya yang diharapkan pengelola BPR di mana kami selalu berusaha membalikkan mindset masyarakat, sesungguhnya akan sangat menguntungkan mengInvestasikan dananya di BPR karena sama-sama aman dijamin LPS,\" katanya kepada Bisnis, Kamis (4/6).

Sebagai gambaran, jumlah BPR konvensional di Bali saat ini 137 unit, dan satu BPR berbentuk syariah. Sejumlah BPR saat ini masih menghadapi kendala terbatasnya jumlah permodalan.

Kepala Divisi Pengawas Bank I OJK Perwakilan Bali Slamet Wibowo menegaskan secara umum kinerja BPR masih bagus jika dilihat dari indikator yang disyaratkan regulator. Bahkan, lanjutnya, ada potensi tren peningkatan aset dan DPK lebih besar dibandingkan dengan daerah lain.

Menurutnya, hal itu ditopang kondisi perekonomian Bali yang meskipun menunjukkan gejala perlambatan, tetapi tetap berada di atas ukuran ekonomi nasional. Dia mengatakan secara umum persaingan antar BPR di Bali masih dalam taraf wajar, kendati jumlahnya tergolong banyak.

\"Meskipun secara nasional susah tapi dampaknya tidak berpengaruh terhadap kondisi di bali dan fungsi BPR selama ini masih bagus, salah satu buktinya NPL (non performing loan) masih sekitar 2,9%,\" ujarnya.

Dia juga mengimbau pengelola BPR membuka kantor perwakilan ke daerah selain Badung, Denpasar, dan Gianyar. Pasalnya selama ini pendirian BPR terkonsentrasi tiga kabupaten dan kota tersebut itu. Q

Feri Kristianto

Sumber : Bisnis Indonesia

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment