Otoritas Bursa Bahas Kriteria Transaksi Bursa yang Dikecualikan

(Jum'at, 5 Juni 2015) - Jakarta - Otoritas Pasar Modal Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan kriteria efek yang tidak dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP). Penetapan kriteria ini bertujuan untuk menjaga likuiditas di pasar modal.
Pada November 2014 OJK telah mengeluarkan peraturan mengenai penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Peraturan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dalam rangka manajemen risiko terhadap penyelesaian transaksi bursa. Transaksi bursa yang dimaksud yakni yang diidentifikasi sebagai transaksi tidak wajar dan berdampak sistemik terhadap risiko penggunaaan dana jaminan.

POJK Nomor 26/POJK/2O14 ini juga mengatur terkait transaksi bursa yang dikecualikan. Adapun dua hal yang diatur yakni PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Penjamin Efek Indonesia (KPEI) dapat menetapkan efek yang tidak dijamin. Artinya saham-saham tersebut bisa ditransaksikan namun tidak dijamin jika terjadi kegagalan.

Selanjutnya BEI dan KPEI juga dapat menetapkan transaksi yang dipisahkan. Artinya jika terdapat indikasi ketidakwajaran atau pelanggaran dalam mekanisme transaksi saham tertentu, maka BEI dan KPEI dapat melakukan penangguhan atas penyelesaian transaksi. Sehingga transaksi tersebut tidak digabungkan dengan penyelesaian transaksi lain.

Hasan Fawzi, Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia mengatakan konsep dari dua hal tersebut diatur jika terdapat indikasi ketidak-wajaran atau pelanggaran Halam mekanisme transaksi saham tertentu. Maka sebagai otoritas dapat melakukan penangguhan atas penyelesaian transaksi sehingga tidak digabungkan dengan transaksi lain dalam proses kliring dan penyelesaiannya.\" ujar dia.

Ia mengatakan KPEI bersama BEI membuat kriteria efek yang tidak dijamin tersebut Meski tidak disebutkan secara spesifik, berdasarkan catatan IFT beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain jumlah saham publik, pola pergerakan saham, komposisi kepemilikan efek, serta fundamental emiten.

Selanjutnya KPEI akan mengumumkan kelompok efek tertentu yang tidak dijamin pada dua hari sebelum transaksi. \"KPEI akan meminta izin kepada OJK untuk memisahkan transaksi tersebut untuk diperiksa dalam waktu tertentu. Jika diketahui tidak wajar maka transaksi tidak akan diselesaikan.\" jelasnya.

Kebijakan transaksi bursa yang dianggap tidak wajar akan dikecualikan itu mulai diberlakukan per 1 Januari 2016 mendatang. Ito Warsito, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia mengungkapkan kriteria dari efek tidak dijamin oleh KPEI masih Halam tahap pembahasan di OJK. \"Ada beberapa kriteria seperti efek yang jumlah saham beredar di publiknya minim,\" kata dia.

Selain itu. Ito juga menjelaskan bahwa tidak secara linier saham-saham yang masuk dalam kategori transaksi tidak wajar (Unusual Market Activity /UMA) masuk dalam efek yang tidak dijamin. \"Sebagian mungkin dari saham-saham vang masuk dalam UMA. Namun tidak ada hubungan linier antara saham yang masuk UMA dengan yang dikecualikan,\" paparnya.

Ito berpendapat kriteria pengecualian untuk saham-saham vang tidak dijamin ini diperlukan untuk menjaga likuiditas di pasar modal. Hal ini mengingat beberapa investor menyukai melakukan aktivitas perdagangan pada saham-saham yang risikonya tinggi.

Di sisi lain, adanya peraturan ini diharapkan tidak mengurangi antusiasme investor untuk bertransaksi. Namun, semakin banyak investor yang menyadari akan risiko dari efek-efek yang mereka miliki.

\"Kami tidak ingin mengurangi antusiasme investor untuk bertransaksi. Harapannya investor juga sadar akan risiko yang mereka hadapi. Jika sudah disetujui OJK kami juga berkewajiban memberikan edukasi kenapa saham-saham tersebut tidak dijamin,\" tambahnya.

Sambut Baik

Marciano Herman, Presiden Direktur PT Danareksa Sekuritas menyambut baik langkah otoritas pasar modal ini. Menurut dia peraturan ini sesuai dengan asas manajemen risiko terhadap transaksi di pasar modal.

Selain itu, menurut Marciano peraturan ini bisa berdampak positif karena membuat investor memberikan perhatian khusus terhadap saham yang berkualitas. \"Ini bisa mendorong kredibilitas pasar modal kha secara keseluruhan jadi terus membaik,\" ungkapnya pada IFT.

Nurhaida. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK mengatakan kriteria efek yang tidak dijamin ini masih dalam pembahasan. Namun Nurhaida belum mau menyebutkan kapan pembahasan tersebut selesai dan bisa diberlakukan di Pasar Modal.

\"Masih dalam pembahasan. Ini merupakan salah satu agenda dalam Tim Program Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal,\" ujarnya kepada IFT.

Christmastuti Destriyani

Sumber : Indonesia Finance Today

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment