Hadapi MEA, OJK Ingin BPR Bertransformasi

(Kamis, 4 Juni 2015) - Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginginkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melakukan transformasi antara lain dengan meningkatkan modal inti dan membenahi kinerja sumber daya manusia (SDM). Transformasi diperlukan agar BPR dapat bersaing dengan Bank Umum pada saat implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2020.
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV OJK Heru Kristiana mengatakan, secara formal belum ada ketentuan dari OJK terkait transformasi BPR seperti halnya program transformasi di Bank pembangunan daerah (BPD) yang membuat lima kelompok kerja. Namun, BPR diharapkan dapat membenahi kinerja dari sisi sumber daya manusia (SDM), modal, dan keberadaan kantor secara bertahap. Jika beberapa hal tersebut tidak dibenahi, BPR akan sulit bersaing.

Heru menyadari, BPR kesulitan mencari tenaga ahli. Sebab, masyarakat mungkin lebih banyak memilih bekerja di Bank Umum dibanding BPR.

Tetapi, BPR tetap harus menjaga kualitas SDM. Di sisi lain, kami ingin mendorong agar BPR tidak hanya berkumpul di Pulau Jawa, untuk itu ada pembagian modal sesuai zona bagi BPR baru. OJK juga mengharuskan agar BPR lama memenuhi aturan permodalan sebesar Rp 6 miliar,\" ujar dia di Jakarta, belum lama ini.

Mengenai zona, Heru mengungkapkan, BPR baru yang berada di zona satu harus memiliki modal inti sebesar Rp 14 miliar, zona dua Rp 8 miliar, zona tiga Rp 6 miliar, dan zona empat sebesar Rp 4 miliar.

Adapun zona satu merupakan wilayah yang padat penduduk. Sementara dalam peraturan OJK (POJK) Nomor5/POJK03/2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR, ditentukan BPR yang saat ini bermodal inti kurang dari Rp 3 miliar harus meningkatkan modal inti menjadi Rp 3 miliar pada Desember 2019.

Sedangkan untuk BPR yang bermodal inti kurang dari Rp 6 miliar, lanjut dia, BPR harus meningkatkan modal inti menjadi Rp 6 miliar dengan batas waktu hingga akhir tahun 2019. Namun, berdasarkan POJK BPR bermodal inti kurang dari Rp 3 miliar secara bertahap juga tetap harus memenuhi modal inti sebesar Rp 6 miliar pada akhir 2024.

Dalam POJK tersebut dinyatakan, pemenuhan kewajiban modal inti minumum dapat dilakukan dengan pertumbuhan laba, penambahan modal disetor, penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) atau pengambilalihan (akuisisi).

Fraud di BPR

Mengenai modal inti, Pelaksana Tugas Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan mengharapkan ada peningkatan modal minimum BPR Selain itu, bankir yang ada di BPR harus lulus sertifikasi dengan baik. Pasalnya, dari 63 bank yang dilikudiasi oleh LPS selama ini, sebanyak 62 adalah BPR. \"Hampir semua penyebab likuidasi BPR adalah fraud,\" ungkap dia kepada Investor Daily.

Berdasarkan statistik Perbankan Indonesia (SPI) Maret 2015 yang dipublikasikan OJK, tercatat total modal disetor BPR sebesar Rp 8,52 triliun. Saat ini, kantor BPR terbanyak berada di empat wilayah, yaitu Jawa Timur sebanyak 1.232 jaringan, Jawa Tengah 1.216, Jawa Barat 817, Bali 295, dan DI Yogyakarta sebanyak 227 jaringan kantor.

Dalam SPI tersebut juga tercatat, BPR memiliki aset sebesar Rp 91,55 triliun dengan total penyaluran kredit mencapai Rp 70,41 triliun, tumbuh 12,39% secara year on year (yoy). Sementara dana pihak ketiga (DPK) yang terdiri dari tabungan dan deposito tumbuh 16,87% dibandingkan Maret 2014 menjadi Rp 60,54 triliun pada akhir Maret 2015. Dari sisi penghimpunan DPK pada kuartal 1-2015, sebesar 23,62% terhadap total DPK industri BPR berasal dari Jawa Tengah.

\"Dengan modal inti minimum zona empat yang lebih kecil dibanding tiga zona lainnya, secara tidak langsung kami mendorong agar BPR dapat beroperasi di luar daerah yang padat Misalnya Nusa Tenggara Timur (NTT), itu boleh dengan modal inti sebesar Rp 4 miliar,\" jelas Heru.

Devie Kania

Sumber : Investor Daily Indonesia

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment