Banyak Utang Terlempar dari Daftar

(Jum'at, 29 Mei 2015) - Untuk memandu investor, setiap enam bulan sekali Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan daftar efek syariah (DES). Berdasar hasil review terbaru, ada 328 efek saham dan perusahaan publik yang masuk dalam DES.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida menjelaskan, sumber data yang digunakan untuk penyusunan DES berasal dari laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2014. Mayoritas emiten itu berasal dari sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Sektor tersebut terdiri atas 89 saham atau 27 persen dari total saham syariah. \"Dari sektor pertanian, ada 10 saham, 27 saham pertambangan, serta 43 saham industri dasar dan kimia,\" papar dia.

Selain itu, sektor aneka industri terdiri atas 28 saham; barang konsumsi (29 saham); sektor properti, realestat, dan konstruksi bangunan (53 saham); serta sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi (32 saham). Terakhir, di sektor keuangan terdapat 2 saham, emiten tidak listing (11 saham), dan perusahaan publik (4 saham).

Pada periode satu ini, setidaknya 26 saham emiten dan perusahaan publik masuk dalam DES. Penetapan tersebut berdasar Keputusan Dewan Komisioner OJK No Kep-33/D.04/2015 tanggal 21 Mei 2015 tentang DES. Sebanyak 26 emiten dan perusahaan publik itu belum masuk DES pada periode sebelumnya.

Sementara itu, ada 32 saham emiten dan perusahaan publik yang terlempar dari DES pada periode II 2014. Sebab, emiten tersebut tidak lagi memenuhi kriteria dan tidak menyampaikan data tambahan informasi pendapatan nonhalal. Selain itu, beberapa emiten keluar karena rasio utang yang lebih tinggi dari 45 persen.

\"Ada beberapa emiten yang enggak lagi memenuhi kriteria. Misalnya, total pendapatan nonhalal lebih tinggi dari 10 persen. Selain itu, sebagian besar lantaran rasio utangnya tinggj,\" tutur dia.

Sebagai informasi, ada dua ketentuan yang discreening OJK dalam melihat saham-saham yang sesuai masuk DES. Pertama, kegiatan usaha. Adapun saham syariah yang terdaftar dalam DES, kegiatan usahanya tidak bergerak dalam perjudian, perdagangan yang dilarang, jawa ribawi, dan jual beli yang memiliki risiko mengandung unsur ketidakpastian seperti asuransi konvensional.

Ketentuan yang kedua adalah rasio keuangan. Meski kegiatan usahanya sudah sesuai dengan prinsip syariah, secara rasio keuangan, ada dua syarat yang harus dipenuhi lagi. Yakni, rasio antara total utang yang mengandung bunga bila dibandingkan dengan total aset maksimal 45 persen serta rasio antara pendapatan yang tidak sesuai prinsip syariah. Misalnya, pendapatan bunga maksimal 10 persen dari total pendapatan.

(ken/cl4/oki)

Sumber : Jawa Pos

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment