Dampak Revisi FTV Kecil

(Kamis, 28 Mei 2015) - Jakarta - Bank Indonesia segera menerbitkan aturan baru terkait rasio nilai pembiayaan (finance to value/FTV) bagi lembaga keuangan syariah.
Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Achmad Buchori mengatakan, aturan FTV untuk perbankan syariah akan segera keluar. Kajiannya sudah diberikan OJK ke Bank Indonesia. \"BI yang akan menerbitkan aturannya karena pengetatan FTV saat itu terkait makroprudensial. Tapi, dalam pelaksanaannya BI akan berkoordinasi dengan OJK,\" kata Buchori di kompleks BI, Rabu (20/5).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Achmad K Permana menjelaskan, ada dua jenis FTV, untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB). Untuk KKB, FTV Bank Syariah sebesar 75 persen atau 25 persen uang mukanya.

Sedangkan, uang muka di perusahaan multifinance hanya 20 persen. \"Selisih lima persen tersebut menyebabkan multifinance lebih bagus pertumbuhannya,\" kata Achmad K Permana, Selasa (26/5).

Akibatnya, tidak ada pembiayaan KKB yang masuk ke Bank Syariah. Dia mencontohkan, pembiayaan di Bank Permata Syariah dari awal 2014 terus menurun karena tidak ada Pembiayaan yang disalurkan dari KKB ke bank syariah. Sebab, uang mukanya lebih tinggi lima persen daripada uang muka multifinance konvensional.

Sedangkan, untuk KPR syariah intinya ada di rumah yang pertama. FTV rumah tipe 70 meter persegi untuk rumah pertama sebesar 70 persen dan rumah kedua sebesar 60 persen. Sedangkan, rumah pertama tipe 22 meter persegi sampai 70 meter persegi tidak diatur.

\"Kita berharap, dengan penurunan FTV akan mencairkan pembiayaan syariah. Sebesar apa, belum tahu. Penurunan yang kita harapakan untuk FTV syariah lebih bagus lebih dibandingkan loan to value (LTV) konvensional,\" ujar Permana saat dihubungi Republika, Senin (25/5).

Dia mengaku, belum mengetahui regulator akan menurunkan FTV ke level berapa. Namun, jika diturunkan saat ini, menurutnya, dampaknya tidak terlalu signifikan. Sebab, kondisi ekonomi tidak seperti dua tahun yang lalu yang lebih kondusif.

Jika FTV diturunkan dampaknya tidak sebesar sebelumnya karena pembiayaan syariah lebih kecil, secara struktur KPR lebih bagus karena akad pakai ijaroh dan MMQ. Dia berharap, pada akhir kuartal 11-2015 aturan baru soal FTV segera dikeluarkan sehingga masih ada satu semester untuk melakukan akselerasi Pembiayaan di KPR dan KKB.

Dua usulan

Permana menambahkan, Asbisindo memiliki dua usulan terkait pelonggaran FTV. Pertama, FTV memang harus dilakukan revisi dari level sekarang. Kedua, untuk Bank Syariah dilakukan pembeda uang mukanya harus lebih kecil atau FTV-nya lebih besar dari Bank konvensional. \"Ada bedanya sehingga Bank Syariah bisa diberikan benefit lebih ketika kita tawarkan kepada konsumen,\" imbuhnya.

Beberapa kuartal terakhir, lanjutnya, pembiayaan KKB syariah boleh dikatakan hampir setop karena FTV-nya lebih kecil dibandingkan multifinance. Sehingga, konsumen lebih senang multifinance karena uang mukanya lebih menarik.

Jika aturan baru FTV dikeluarkan pada Juni akan menjadi modal Bank Syariah yang punya KPR dan KKB bisa akselerasi. Meskipun tidak seleluasa satu tahun yang lalu saat situasi makroekonomi bagus. \"Sekarang, daya beli masyarakat turun. FTV dibebaskan pun kita tidak bebas. Karena risiko Pembiayaan,\" ujarnya.

Direktur Keuangan Bank Muamalat Hendiarto menyambut baik adanya sedikit keberpihakan regulator untuk memberikan insentif kepada bank syariah.

c87 red irwan kelana

Fuji Pratiwi

Sumber : Republika

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment