Pelaku Pasar Tunggu Insentif Pajak Sukuk

(Kamis, 21 Mei 2015) - Jakarta - Pelaku pasar menantikan insentif untuk penerbitan obligasi syariah atau sukuk. Insentif diperlukan untuk penerbitan sukuk dengan skema ijarah atau sewa-menyewa yang membutuhkan tukar guling aset sebagai underlying asset atau jaminan dalam proses penerbitan sukuk.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri menegaskan akan memberi perhatian terkait dengan insentif penerbitan Sukuk agar biaya penerbitan bisa sama dengan obligasi konvensional. Selama ini, biaya penerbitan Obligasi konvensional lebih murah meski jangka waktu atau tenor dan besaran kupon sama dengan sukuk.

Sardjito, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK, mengatakan sebagai tahap awal, pihaknya akan mengusulkan insentif pajak Sukuk pada Kementerian Keuangan. \"Pengembangan pasar Sukuk menjadi fokus OJK karena nilai dan pangsa pasarnya masih sangat kecil dibandingkan total industri, padahal potensinya besar,\" ujar dia.

Sardjito mengatakan ada dua hal yang membuat sukuk kurang digemari pelaku pasar. Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep sukuk. Kedua adalah persepsi pasar yang masih menganggap Sukuk membutuhkan usaha dan biaya ekstra dalam penerbitannya dan hanya diterbitkan perusahaan syariah.

Selain itu, beberapa aspek yang membuat pelaku pasar ragu-ragu menerima sukuk adalah dari aspek hukum. Pelaku pasar ragu terkait dengan kebijakan pajak yang dianggap dikenakan pajak ganda. \"Padahal dalam praktiknya, tidak ada pajak ganda untuk sukuk. Selain itu, di Indonesia belum mengakui sistem regulasi yang mengatur SPV,\" katanya.

I Made Adi Saputra, Fixed Income Analyst BNI Securities, menuturkan perlu insentif pajak Sukuk karena dalam penerbitannya harus memiliki jaminan atau underlying asset. Dia memberi contoh PT PLN (Persero) saat menerbitkan Sukuk menggunakan underlying asset berupa proyek pembangkit listrik mereka kepada investor.

Dalam proses penerbitan sukuk itu, proyek yang menjadi jaminan dikenakan pajak penghasilan (PPh) sehingga membuat biaya penerbitan menjadi lebih mahal dibandingkan dengan konvensional. \"Dengan pemberian insentif akan meringankan biaya penerbitan dan mendorong produk-produk Sukuk yang ada di pasar lebih banyak dan bervariasi\" jelasnya.

Wahyu Trenggono, Direktur Indonesia Bond Pricing Agency (IB-PA), sepakat perlu ada insentif bagi sukuk. Dia mengatakan perbedaan pajak akan memengaruhi minat penerbit karena biaya lebih mahal dan mereka harus memberi imbal hasil (yield) lebih tinggi daripada produk konvensional.

Dia mengatakan beban kupon yang rendah akan semakin banyak yang menerbitkan sukuk. Investor sendiri, jelas dia. memiliki kecenderungan memilih produk yang menguntungkan tanpa memerhatikan jenis produk apakah sukuk atau tidak.

Selama ini, investor lebih mengetahui obligasi konvensional daripada sukuk. Padahal, jika produk sukuk berkembang, dampaknya positif bagi investor, maupun perusahaan yang ingin mencari pendanaan untuk pengembangan bisnis mereka.

Selama ini, orang memilih produk konvensional karena memberikan preferensi lebih baik daripada Sukuk. Oleh karena itu, dia menyambut baik roadmap pasar modal syariah OJK karena dapat memberi edukasi dan memperkuat persepsi masyarakat mengenai pentingnya produk sukuk.

\"Tidak hanya insentif pajak, OJK juga harus melakukan edukasi terhadap investor mengenai manfaat Investasi dalam Sukuk,\" kata dia.

Masih Kecil

Berdasarkan data OJK, total outstanding penerbitan skuk korporasi hingga April 2015 bam sebesar Rp 7,23 triliun atau 3,13% dari total outstanding obligasi korporasi yang mencapai Rp 224,04 triliun. Lebih dari 50% atau sekitar 23 produk dari 35 produk berasal dari sukuk ijarah.

Sekitar 38,17% dari total penerbitan sukuk berasal dari sektor infrastruktur. Selanjutnya, sektor keuangan (33,47%) dan sisanya sektor properti (8,3%) dan barang konsumsi (7.61%).

Dari sisi kepemilikan tahun ini, Sukuk korporasi dimiliki reksa dana (26,06%), asuransi (21,06%), dana pensiun (19,57%), dan perbankan (17,34%). Sisanya dimiliki individu, korporasi, sekuritas, dan masyarakat. Sementara itu, asing secara spesifik memiliki 4,83% porsi kepemilikan Sukuk.

Alderman Alan Yarrow, Lord Mayor of the City of London, berkunjung ke OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memastikan Inggris tetap menjadi mitra kerja sama dalam pelayanan profesional dan finansial, terutama syariah. Alderman menilai Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi besar dari penduduk, maupun pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, Inggris merupakan pasar terbesar untuk penerbitan Sukuk di Eropa yang mana nilai penerbitan mencapai US$ 15 miliar. \"Dukungan akan kami berikan melalui edukasi dan diskusi dengan otoritas Pasar Modal Indonesia,\" ujar dia.

Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, mengungkapkan kunjungan delegasi Inggris baru pengenalan dengan saling menceritakan kondisi masing-masing negara, kemudian kerja sama apa yang dapal dilakukan. Nurhaida mengungkapkan OJK juga akan mempelajari insentif apa yang ditetapkan Inggris dalam pengembangan sukuk.

Sharing dari dua sisi, baik produk maupun peraturan. OJK akan melihat peraturan apa yang mungkin dapat dilakukan penyesuaian di Indonesia. \"Kalau peraturan kita sudah sesuai base practices, harapannya bisa mendorong jumlah investor asing dalam pasar Sukuk,\" ujar dia.

Christmastuti Destriyani, Arif Wicaksono

Sumber : Indonesia Finance Today

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment