Batasan Minimum AUM Diharapkan Mampu Memperluas Basis Investor

(Kamis, 21 Mei 2015) - Jakarta - Para manajer Investasi (MI) keberatan terkait dengan batasan minimum dana kelolaan (asset under management/ AUM) sebesar US$ 500 juta untuk dapat bersaing di pasar ASEAN. Pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim aturan tersebut membuka peluang MI dalam negeri untuk memperluas basis investor.
Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Dewan Komisioner OJK, mengatakan batasan minimum AUM sebesar US$ 500 juta merupakan kesepakatan antara regulator industri keuangan sepuluh negara di kawasan ASEAN untuk dapat melakukan cross boarding trade. Dari sepuluh negara ASEAN, baru Singapura, Thailand, dan Malaysia yang dapat menerapkan hal tersebut. Tujuh negara lainnya, termasuk Indonesia sedang berusaha untuk memenuhi kesepakatan tersebut.

\"Batasan AUM US$ 500 juta merupakan kesepakatan antarindustri keuangan di ASEAN yang berguna memperluas basis investor. Untuk Indonesia masih akan membahas beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh MI Indonesia,\" kata Nurhaida.

Fakhri Hilmi, Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIA OJK, mengungkapkan kesepakatan antarindustri keuangan di kawasan ASEAN adalah MI yang dapat mengikuti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 adalah MI yang mempunyai dana kelolaan atau AUM minimal US$ 500 juta atau setara Rp 6,5 triliun (dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp 13.000 per dolar AS).

Tapi, aturan US$ 500 juta itu belum definitif. Tentu, kita berharap bisa berubah, batas AUM diturunkan,\" ujar Fakhri, akhir pekan lalu.

Menurut dia, batas dana kelolaan senilai US$ 500 juta akan menghambat sebagian besar MI di Indonesia yang tingkat dana kelolaannya masih minim. Perhitungan OJK, apabila berdasarkan batasan AUM tersebut, jumlah MI lokal yang dapat berpartisipasi hanya sekitar 10 hingga 11 MI dari total 80 MI yang ada. Oleh karena itu, OJK berharap proses penjualan reksa dana pada MEA 2015 tidak menggunakan pendekatan filter berdasarkan AUM.

\"Bisa saja berdasarkan kuota reksa dana yang bisa dijual setiap negara, misalnya masing-masing negara diberi kuota menjual 100 reksa dana. Itu lebih/air,\" jelas Fakhri.

Dia menjelaskan regulator keuangan se-Asia Tenggara juga menyepakati MI yang lolos seleksi AUM tidak serta-merta dapat menjual semua produk reksa dana mereka. Namun, karena belum ada kesepakatan final, kriteria reksa dana yang dapat dijual juga belum jelas.

Saat ini, OJK sedang membahas aturan khusus terkait dengan kesiapan menghadapi MEA. Salah satu poinnya adalah MI boleh menerbitkan reksa dana khusus MEA dengan aset dasar 100% efek asing di kawasan Asia Tenggara.

\"Aturan ini masih wacana. Yang jelas, kita tidak mau MI asing bisa ke sini, tapi MI kita tidak bisa keluar,\" kata Fakhri.

Permudah MI Kecil

Michael Tjandra Tjoajadi, Presiden Direktur PT Schroders investment Management Indonesia, mengkritisi wacana tersebut dan seharusnya dana minimum dapat di bawah US$ 500 juta. Dana yang lebih kecil akan mempermudah MI untuk memasuki pasar ASEAN. Hal ini karena investor di negara lain tidak melihat sejauh mana performa dari produk reksa dana di negara lain apakah lebih bagus atau tidak.

\"Alangkah baiknya jika semakin kecil karena akan membuka peluang bagi MI lainnya untuk masuk dan menjual produknya di kawasan regional ASEAN,\" kata Michael kepada IFT.

Saat ini, dana kelolaan untuk Schroders sudah mencapai Rp 68 triliun dan lebih tinggi dari batasan dana yang ditentukan oleh OJK. Apalagi, Schroders sudah memiliki beberapa perusahaan di Singapura dan Malaysia yang sudah siap bersaing dan terintegrasi secara global.

\"Dengan standard ini kita harapkan mampu bersaing di tingkat internasional,\" kata dia.

Edward Parlindungan Lubis, Direktur Utama PT Bahana TCW investment Management, berpendapat, ada dampak positif dan negatif dari batasan AUM tersebut. Efek negatifnya, hal ini akan menjadi batu sandungan para MI kecil meskipun akan memaksa mereka untuk lebih giat lagi memasarkan produk-produk yang lebih inovatif.

\"Semestinya berlaku sistem dua arah untuk menerapkan cross boarding trade sehingga tidak hanya menggunakan batasan dana semata. Aturan ini akan memberikan efek yang baik terhadap kinerja meskipun batasan dana tersebut menyatukan komitmen psikologis dari MI untuk menanamkan Investasinya di luar negeri,\" ujar Edward kepada IFT.

Rudiyanto, Head of Operation and Business Development PT Panin Asset Management, merespons positif keinginan OJK menurunkan batasan minimum AUM tersebut. Alasannya, jumlah dana kelolaan mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap MI.

\"Ini memudahkan MI yang bersiap ekspansi ke luar negeri dan harus lebih inovatif. Tapi, di sisi lain, persaingan di dalam negeri semakin ketat,\" jelasnya.

Arif Wicaksono

Sumber : Indonesia Finance Today

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment