OJK Masih Kaji Aturan Penerbitan Sukuk Daerah

(Selasa, 19 Mei 2015) - Jakarta - Otoritas Pasar Modal Indonesia tengah mengkaji aturan-aturan yang dapat mengakomodasi pengembangan obligasi syariah (Sukuk) daerah. Hal ini merupakan upaya otoritas pasar modal untuk mengembangkan dan memperdalam pasar surat utang Indonesia meski pelaku pasar menilai perlu ada insentif yang bisa menarik minat daerah menerbitkan surat utang termasuk Sukuk.
Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengungkapkan pihaknya saat ini tengah mengkaji aturan-aturan yang terkait dengan penerbitan Sukuk oleh pemerintah daerah (pemda). \"Sukuk daerah ini sebagai alternatif bagi pemerintah daerah yang membutuhkan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di daerah mereka,\" ujarnya.

Menurut roadmap pasar modal syariah yang diterbitkan OJK, kajian Sukuk daerah ini dilakukan pada tahun ini. OJK menargetkan hasil kajian sukuk daerah ini dapat selesai pada 2016 mendatang.

Nurhaida menjelaskan pemerintah Indonesia sedang mencanangkan program pengembangan dan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia turut berpartisipasi melalui pengembangan infrastruktur daerah masing-masing. Hanya saja, untuk mengembangkan infrastruktur tersebut, dibutuhkan pendanaan yang besar. Pasar modal dinilai menjadi salah satu sumber pendanaan bagi pengembangan infrastruktur ke depannya.

\"Penerbitan sukuk daerah ini bertujuan membiayai proyek-proyek di daerah yang menghasilkan, seperti pelabuhan dan rumah sakit, \"jelasnya.

Selain Sukuk, OJK juga tengah mendorong adanya penerbitan obligasi daerah. Saat ini, ada tiga provinsi yang mewacanakan akan menerbitkan obligasi daerah. Ketiga provinsi itu adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur.

Pemerintah provinsi Jawa Barat berencana untuk menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun hingga Rp 4 triliun. Dana dari penerbitan obligasi daerah ini akan digunakan untuk pembangunan Bandara Internasional Kertajati. Saat itu, rencana yang mengemuka sejak pertengahan tahun lalu telah mendapatkan peringkat AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Namun dalam pelaksanaannya, penerbitan obligasi daerah ini masih tertunda. Hal ini karena adanya prosedur dari OJK yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Prosedur OJK mewajibkan laporan keuangan entitas penerbit obligasi harus diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) yang terdaftar di OJK. Sementara itu, laporan keuangan pemerintah daerah hanya diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sampai saat ini, jalan tengah terkait dengan prosedur tersebut masih dalam tahap kajian antara OJK dan BPK. OJK menegaskan akan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti BPK, Kementerian Keuangan (KeMenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait dengan kendala penerbitan Obligasi dan Sukuk daerah ini.

\"OJK juga akan terus melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah di Indonesia agar mereka bisa menerbitkan,\" ujarnya.

Kembangkan Pasar

Handy Yunianto, Head of Fixed Income Research PT Mandiri Sekuritas, mengungkapkan rencana OJK mengembangkan sukuk daerah cukup baik. Namun, perlu dikembangkan terlebih dahulu pasar sekunder yang sudah ada saat ini seperti pasar sukuk korporasi.

\"Mungkin dengan memberikan kemudahan bagi emiten ataupun investor yang menjual atau membeli Sukuk agar mereka bisa berkembang lebih baik dulu. Baru equal treatment seperti yang konvensional,\" tambahnya.

Salyadi Saputra, Direktur Utama Pefindo, mengungkapkan perlu adanya pelopor dalam penerbitan sukuk daerah ini. Dengan demikian, pemerintah daerah lain termotivasi untuk ikut menerbitkan sukuk guna membiayai proyek-proyek infrastruktur daerah mereka.

Dari sana juga pemda bisa menimbang apakah obligasi atau sukuk yang memiliki prospek cukup baik untuk mereka terbitkan. \"Butuh ada yang menerbitkan dulu. Nanti pemda tersebut akan melihat bagaimana penyerapan dari obligasi dan ke depannya mereka juga akan menilai apakah akan menerbitkan obligasi atau sukuk,\" jelasnya.

Dia mengungkapkan dari sisi penerbit akan melihat permintaan, baik dari sukuk maupun obligasi konvensional. Di sisi lain, investor akan melihat keunggulan kedua surat utang tersebut. \"Selama ini obligasi konvensional dinilai lebih likuid karena penerbitannya lebih banyak dan transaksinya juga lebih banyak di pasar,\" kata dia.

Untuk itu, dibutuhkan gebrakan dari pemerintah, maupun pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berani mencari pendanaan dari surat utang, baik konvensional maupun syariah. \"Selain juga perlu adanya insentif dari stakeholder, seperti pemerintah, otoritas pasar modal, Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk menarik minat penerbit dan investor masuk ke pasar sukuk,\" paparnya.

Christmastuti Destriyani

Sumber : Indonesia Finance Today

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment