Karyawan Swasta Di Bekasi Keluhkan Perusahaan Yang Potong Dana BPJS Ketenagakerjaan

(Rabu, 24 Februari 2016) - Dari awal terbitnya peraturan pusat tentang BPJS Ketenagakerjaan, kami sebagai karyawan belum merasa didaftarkan sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan
Bekasi, (The Financial) - Ratusan Karyawan PT Bekasi Inti Metal Indonesia (BIMI) mengeluhkan tindakan perusahaan yang melakukan pemotongan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang dialokasikan untuk membayar gaji mereka dengan cara mencicil.

"Dari awal terbitnya peraturan pusat tentang BPJS Ketenagakerjaan, kami sebagai karyawan belum merasa didaftarkan sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan," ujar Sekretaris II SP BIMI, Mas'ud, kepada The Financial pada Rabu (24/2) di Bekasi.

Mas'ud mengaku mewakili rekan-rekannya yang kecewa atas tindakan tersebut, lantaran sudah merasa menunaikan kewajiban membayar iuran berupa dana Jamsostek yang saat ini dijadikan BPJS Ketenagakerjaan melalui pemotongan gaji karyawan, namun tak mendapatkan hak dari iurannya tersebut sebagai tenaga kerja di PT BIMI yang terletak di Jalan Perjuangan Kota Bekasi itu.

Kekecewaan itu juga lantaran perusahaan membayar gaji mereka dengan cara mencicilnya, akibatnya upah yang mereka terima sebagai karyawan semakin kecil.

"Kita sudah cek, sebenarnya atas nama perusahaan memang sudah daftar ke BPJS. Namun sejak 2014 yang lalu, kita gak pernah mendapatkan hak kami dari iuran tersebut," terang Mas'ud.

Selain itu, untuk BPJS Kesehatan juga mereka tak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya karena mengaku tak didaftarkan oleh Perusahaan. "Akibatnya, ada salah satu karyawan bernama Ersip yang terkena stroke tapi ga bisa pakai Klaim BPJS Kesehatan untuk berobat. Jadi selama ini, selain dana pribadi dan bantuan sukarela, karyawan itu hanya mengandalkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) saja," lanjut Mas'ud.

Mereka tak banyak berharap lagi dari PT BIMI, selain ingin agar tuntutan mereka dimana dua diantaranya pembayaran atas klaim BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dapat direalisasi segera.

"Selama ini, kalaupun membayarkan itu sangat lama sekali. Sekitar 3-4 bulan baru dibayarkan klaim berobat kami," ujar Mas'ud.

Sekalipun keputusan terburuknya, mereka akan di PHK oleh perusahaan, Mas'ud dan kawan-kawannya tak bisa berbuat apa-apa lagi. "Yang penting hak-hak kami selama bekerja disini segera diberikan," katanya.

Namun, ketika dikonfirmasi kepada pihak PT BIMI, perusahaan itu enggan membuka akses kepada media massa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Begitupun dengan pihak BPJS Kesehatan Cabang Kota Bekasi, dengan alasan birokrasi menunda untuk memeberikan keterangan jelas atas masalah tersebut.

Sementara, pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi masih membuka layanan informasi kepada The Financial terkait masalah di PT BIMI tersebut. "Kalau di data kami, memang benar PT BIMI sudah mendaftarkan perusahaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bekasi. Namun memang sempat terjadi tunggakan selama 2 bulan dan sedang diselesaikan," ujar Bagian Humas BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bekasi saat ditemui di kantornya, Jl Veteran, Bekasi.

Namun Suwono enggan berkomentar, terkait masalah tuntutan karyawan kepada perusahaan yang dituding tak memberikan hak-hak mereka sebagai tenaga kerja. "Itu urusan internal mereka, kami tak mau ikut campur lebih jauh," pungkas Suwono. (L/IS/R1)

Sumber : -

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment