Regulator Siapkan Terobosan Baru untuk IPO UKM

(Sabtu, 23 Januari 2016) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mempermudah perusahaan berskala usaha kecil dan menengah (UKM) untuk menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. Sebelum menggelar IPO, calon emiten UKM akan difasilitasi melalui pencatatan di papan akselerasi.
Jakarta, (The Financial) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mempermudah perusahaan berskala usaha kecil dan menengah (UKM) untuk menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. Sebelum menggelar IPO, calon emiten UKM akan difasilitasi melalui pencatatan di papan akselerasi.

Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan, pembentukan papan akselerasi akan menjadi salah satu wacana yang dikaji tahun ini. Terdaftar di papan akselerasi akan memberikan keuntungan bagi calon emiten dari sektor UKM, seperti penggalangan dana untuk ekspansi.

“Sebelum IPO, UKM bisa terdaftar di papan akselerasi. Setelah bisa listing, mereka bisa pindah ke papan perdagangan khusus UKM. Lalu, ketika skala usahanya cukup besar, mereka bisa pindah ke papan reguler,” kata Nurhaida di sela Growth and Emerging Markets Committee Meeting (GEMC) di Nusa Dua, Bali, Jumat (22/1).

Nurhaida mengaku butuh persiapan yang matang bagi regulator untuk memfasilitasi pembentukan papan akselerasi dan papan perdagangan khusus UKM. Saat ini, pihaknya tengah merumuskan ulang perusahaan yang termasuk dalam skala UKM. Selama ini, sesuai peraturan, perusahaan yang bisa go public wajib memiliki aset minimum Rp 5 miliar.

Dia menambahkan, di perhelatan GEMC, pihaknya sempat berdiskusi dengan delegasi OJK Taiwan terkait papan perdagangan khusus UKM. Persoalan likuditas saham menjadi tantangan tersendiri dalam memfasilitasi UKM yang ingin melantai di BEI.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, semula pihaknya menargetkan papan perdagangan UKM dapat diluncurkan pada kuartal I-2016. Namun, terdapat sejumlah revisi peraturan OJK dan faktor teknis yang membutuhkan waktu untuk dirampungkan.

“Komitmen mendorong UKM masuk bursa ini tidak bergeser. Kami tetap berniat membuka akses pasar modal ke mereka,” jelas dia.

Muliaman menjelaskan, langkah OJK membuka akses pasar modal bagi UKM tahun ini akan dimulai dengan pembentukan kelompok kerja (pokja) pembiayaan di sektor-sektor prioritas. Sebelumnya, OJK telah menghadirkan akses pembiayaan di sektor martim. Tahun ini, sektor prioritas ditambah dengan sektor energi, pariwisata, dan industri kreatif

Sesuai rencana, lembaga keuangan yang akan didorong untuk menyalurkan kredit bukan hanya bank, tapi institusi alternatif seperti modal ventura.

“Pengusaha pemula terkadang susah mengakses bank, karena bank butuh track record. Misalnya, laporan keuangan tiga tahun terakhir itu kan sulit dipenuhi oleh pengusaha pemula dan ini akan didanai oleh peran modal ventura,” jelas dia.

Ketika modal ventura mendanai UKM, lanjut Muliaman, modal ventura dan pemilik UKM akan mengendalikan perusahaan bersama, sampai UKM dapat mengakses pendanaan dari bank dan menjadi besar. Pada posisi seperti inilah modal ventura bisa mendorong UKM untuk menjadi perusahaan terbuka.

Muliaman berpendapatan, di tengah tantangan ekonomi global, UKM dapat menjadi salah satu pendorong ekonomi domestik. Pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan membangun potensi ekonomi lokal.

“Tahun ini, ekonomi global diprediksi tidak banyak mengalami perubahan mendasar. Harga minyak, misalnya, diperkirakan tidak banyak berubah. Tidak banyak yang bisa kita harapkan dari faktor luar negeri. Oleh karena itu, potensi pertumbuhan harus datang dari dalam,” jelas dia.

Sementara itu, Direktur Utama BEI Tito Sulistio berpendapat, ketika UKM berniat IPO, para investor pasar modal diharapkan jangan hanya melihat dari ukuran perusahaan calon emiten tersebut. Namun, para investor perlu mempertimbangkan potensi pertumbuhan jangka panjang calon emiten tersebut.

“Sekarang tergatung dari sisi calon emiten. Mau atau tidak mereka membuat proyeksi kinerja selama lima tahun. Dari sisi BEI, kami akan membuat infrastruktur dan regulasi yang dapat mengatasi persoalan likuiditas,” jelas dia.

Likuditas saham UKM bisa diatasi dengan menciptakan market maker dan dealer driven di papan perdagangan khusus UKM.

Sementara itu, Head of Research & Public Policy World Federation of Exchange Siobhan Cleary mengatakan, akses pembiyaaan terhadap sektor UKM tidak selalu menjadi isu di negara berkembang. Bahkan, negara maju dinilai masih membutuhkan UKM untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

“UKM bisa dibilang sebuah pipeline, sebab semua perusahaan besar juga pernah mengalami masa-masa tersebut,” ujar dia. (Brs/Ch)

Sumber : -

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment