Bursa Minta Masukan Emiten Soal Pasar

(Senin, 13 Juli 2015) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumpulkan beberapa emiten untuk berdiskusi terkait pengembangan pasar saham ke depan. Forum diskusi tersebut diharapkan mampu mendorong penguatan pasar saham Indonesia.
Samsul Hidayat, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, mengungkapkan bursa telah mengundang beberapa emiten untuk berdiskusi terkait pengembangan pasar saham Indonesia. Forum ditujukan untuk menampung usulan dan masukan dari para emiten dalam pengembangan pasar.

\"Kami mengumpulkan emiten-emiten untuk mendengarkan usulan atau masukan mereka terkait pengembangan pasar. Salah satunya mereka meminta pelayanan bursa yang Iebih baik,\" ujarnya.

Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan antara lain tentang sistem pelaporan emiten terhadap \"publik melalui sistem pelaporan yang terintegrasi. Samsul mengatakan, selama ini emiten harus melapor ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI. \"Mereka berharap ke depan bisa memberi laporan satu yang nantinya bisa digunakan oleh OJK dan BEI. Usulan mereka akan kami tampung,\" jelas dia.

BEI baru meluncurkan sistem pelaporan berbasis Extensible Business Reporting Language (XBRL) yang merupakan sebuah bahasa komunikasi elektronik yang secara universal digunakan untuk transmisi dan pertukaran informasi bisnis. Sistem ini menyempurnakan proses persiapan, analisis, dan akurasi untuk berbagai pihak yang menyediakan dan menggunakan informasi bisnis.

Institusi dapat mempersiapkan sebuah pelaporan informasi dengan berbasis XBRL. Manfaatnya untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan mengotomasikan pengolahan data yang dapat menunjang proses analisa dan kualitas informasi yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan perusahaan.

Forum juga membahas soal annual listing fee. Menurut Samsul, beberapa emiten masih menyampaikan keberatannya terkait penerapan annual listing fee yang baru.

Annual listing fee diatur dalam Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham. Biaya pencatatan tahunan saham ditetapkan Rp 500 ribu untuk kelipatan Rp 1 miliar dari jumlah nilai kapitalisasi saham terkini emiten. Batas minimal nilai yang dikenakan Rp 50 juta dan maksimal Rp 250 juta.

Pada ketentuan sebelumnya, annual listing fee ditetapkan Rp 500 ribu untuk setiap kelipatan Rp 1 miliar dari modal disetor terkini emiten. Adapun, nilainya minimal Rp 5 juta dan maksimal Rp 100 juta.

Biaya pencatatan tahunan ini wajib dibayar emiten paling lambat akhir Januari. Jika telat, maka akan dikenakan sanksi denda 2% per bulan dihitung proporsional sesuai jumlah keterlambatan atas total biaya terhitung.

Denda wajib disetor selambatnya 15 hari kalender sejak sanksi. Bila tidak terbayar, BEI akan memberhentikan perdagangan saham (suspensi) emiten bersangkutan.

Forum juga membahas terkait aturan free float. BEI berharap dukungan emiten dalam implementasi peraturan ini sehingga bisa mendorong likuiditas pasar saham Indonesia.

Richard Kartawijaya, CEO PT Link Net Tbk (LINK), mengatakan pertemuan ini diawali pengenalan direksi baru BEI periode 2015-2018. BEI juga menyosialisasikan pelaporan emiten baru menggunakan sistem XBRL.

Richard menambahkan, BEI menyampaikan rencana terkait emiten yang bisa mengajukan pergantian kode saham (ticker). \"Nanti emiten bisa ganti ticker saham. Sebelumnya tidak bisa, kita tunggu saja pelaksanaannya,\" ujarnya.

Bank Administrator

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menambah Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) menjadi sembilan Bank dengan dua di antaranya bank syariah. Hal ini dilakukan KSEI untuk mendukung program OJK memperluas basis investor pasar modal.

Margeret M Tang, Direktur Utama KSEI, mengatakan dengan semakin banyak dan beragamnya Bank Administrator RDN, akan memudahkan investor berinvestasi. Karena investor dapat memilih Bank terdekat dan dinilai dapat memberi layanan jasa terbaik.

\"Bank Administrator RDN harus mengembangkan infrastruktur dan jaringan seperti fasilitas ATM, mobile Banking, maupun internet Banking untuk memperluas akses investor di Pasar Modal,\" ujar Margeret.

Bertambahnya Bank Administrator RDN juga mendukung ketentuan Peraturan OJK N0.V.D.3 yang mewajibkan penggunaan Single Investor Identification (SID) bagi investor dan pemisahan dana nasabah dengan dana perusahaan efek. Perusahaan efek harus membuka sub rekening efek di KSEI dan rekening dana atas nama masing-masing nasabahnya di Bank Administrator RDN.

M Noor Rachman, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, menekankan langkah ini merupakan salah satu kebijakan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah berInvestasi di Pasar Modal. Menurutnya, peraturan OJK yang mewajibkan pemisahan dana nasabah dengan perusahaan efek bertujuan memberi kenyamanan dan keamanan bagi investor maupun stakeholder.

\"Sebelum ada pemisahan, banyak permasalahan raud. Ke depan kami harap dapat masalah dapat terus diminimalisir,\" paparnya.

Christmastuti Destriyani

Sumber : Indonesia Finance Today

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment