BPRS Minta Kelonggaran Revisi Modal

(Senin, 13 Juli 2015) - Revisi permodalan bagi Bank Pembiayaan rakyat syariah (BPRS) yang tengah dibahas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai baik. Hanya, industri meminta OJK memberi pelonggaran bagi BRPS.
Ketua Kompartemen BPRS Asosiasi PerBankan Syariah Indonesia (Asbisindo) Cahyo Kartiko mengaku asosiasi sudah dimintai pendapat dan pembahasan di internal juga berjalan. BPRS mendukung kebijakan OJK yang tujuannya membuat industri makin baik.

Tetapi, terkait permodalan BPRS baru, industri ingin tidak disamakan persis dengan BPR konvensional. \"Kami mengusulkan modal BPRS setengah dari BPR konvensional karena BPRS ini industri baru,\" kata Cahyo, Rabu (8/7).

Menurutnya, terlalu berat untuk BPRS yang sudah ada maupun yang baru jika rentang modal disamakan dengan BPR konvensional sebesar Rp 4 miliar hingga Rp 14 miliar. Jika mau mengembangkan, kata Cahyo, BPRS perlu diberi relaksasi.

\"Kalau jenjang modal lebih besar, asosiasi mewaspadai mengelom-poknya BPRS di satu kelompok modal saja,\" ujar Cahyo.

Lagi pula, kata Cahyo, BPRS dan bisnis lain sama saja, investor akan berhitung. Kalau laba rugi tidak seimbang dengan Investasi di industri BPRS, justru menyulitkan perkembangan BPRS karena investor tak tertarik.

\"BPRS muncul pasti ada tujuannya. Harus ada dukungan. Bisnis kecil cenderung tidak efisien. Kalau aturannya berat, investor jadi enggan,\" kata Cahyo.

Selain itu, asosiasi juga mengusulkan zonasi BPRS dibagi tiga saja karena jumlah BPRS masih 164 dan tidak merata sebarannya. Zona tiga dan empat pun tidak jauh berbeda.

\"Zonasi dibuat terkait layanan dan cakupan. Layanan BPRS masih terbatas, baik pendanaan maupun pembiayaan. Sebaran BPRS di kawasan timur juga belum banyak dan tidak merata,\" ungkap Cahyo.

Direktur Utama BPRS Patriot Bekasi Syahril T Alam mengungkapkan, dengan modal saat ini Rp 18,8 miliar, permodalan tidak jadi kendala bagi BPRS Partriot. Apalagi, secara rutin Pemerintah Kota Bekasi memberi modal Rp 2,5 miliar per tahun dari APBD.

Ia melihat, untuk BPRS yang dimiliki pemerintah daerah, kenaikan modal minimal tidak berat, tapi akan berat untuk BPRS swasta.

Menurutnya, tujuan revisi modal agar investor menambah modal sehingga BPRS beroperasi ideal di lokasi yang kompetitif, menguatkan kelembagaan dan operasional yang baik.

Tetapi, BPRS bermodal kecil akan kesulitan. Karena itu, kata Syahril, OJK perlu memberi waktu penyesuaian setidaknya lima tahun.

\"Karena modal BPRS relatif masih minim, di sekitar batas regulasi. Kalau tidak diberi waktu penyesuaian yang cukup, opsi yang ada adalah merger atau likuidasi,\" kata Syahril.

Tenggang waktu

Direktur Utama BPRS Bangka Belitung Heli Yuda menilai tujuan OJK merevisi aturan permodalan BPRS ini baik. Agar di sisi modal BPRS jadi kuat sehingga meningkatkan daya saing. Untuk BPRS lama, tentu perlu ada tenggang waktu peningkatan modal oleh OJK.

\"BPRS segmen pasarnya bagus. Karena di bawah BPRS ada BMT. Aturan ini agar lembaga keuangan mikro syariah juga bisa tumbuh. Aturan ini membuat BPRS harus naik peringkat dan layak disebut bank,\" ujar Heli.

Dalam Peraturan OJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang BPR, BPR di zona 1 yang meliputi DKI Jakarta harus menyetor modal minimal Rp 14 miliar, dari sebelumnya Rp 5 miliar.

Di zona 2, yakni provinsi di wilayah Pulau Jawa dan Bali, dan kabupaten atau kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, BPR harus menyetor modal minimal Rp 8 miliar, dari sebelumnya Rp 2 miliar.

Untuk zona 3 di ibu kota provinsi di luar Jawa dap Bali, BPR harus menyetor modal minimal Rp 6 miliar, dari sebelumnya Rp 1 miliar.

Sementara, BPR di zona 4 untuk wilayah lain seperti Papua, modal disetor minimal Rp 4 miliar, dari sebelumnya Rp 500 juta.
ed irwan kelana

Fuji Pratiwi

Sumber : Republika

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment