OJK Terbitkan Aturan Repo Web Emiten

(Jum'at, 10 Juli 2015) - Jakarta - Transparansi di Pasar Modal kian meningkat. Selain mewajibkan pelaporan transaksi repo, Otoritas Jasa Keuangan juga membuat aturan tentang situs web emiten dan perusahaan publik. Keduanya berlaku mulai 1 Januari 2016.
Kemarin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan terkait pedoman transaksi Repurchase Agreement (Repo) bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Peraturan OJK (POJK) ini diterbitkan untuk memberikan pedoman standar transaksi repo yang mengacu pada praktik yang berlaku secara internasional. Aturan ini juga memberikan kepastian hukum bagi lembaga jasa keuangan yang melakukan transaksi repo.

Adapun, pokok pengaturan dari POJK No. 9/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK Transaksi Repo) antara lain lembaga jasa keuangan yang melakukan transaksi repo atas efek tanpa warkat yang diatur dan diawasi oleh OJK, serta yang penyelesaiannya dilakukan melalui Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, wajib mengikuti ketentuan ini.

Kemudian, transaksi repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas efek dan wajib dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis atas transaksi repo tersebut wajib menerapkan Global Master Repurchase Agreement Indonesia (GMRA Indonesia) yang diterbitkan oleh OJK atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

\"Kecuali, lembaga negara yang melaksanakan kebijakan fiskal atau moneter dan/atau menggunakan prinsip-prinsip syariah,\" kata Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK Gonthor R. Azis dalam siaran pers, Kamis (9/7).

Untuk memberikan waktu yang memadai kepada lembaga jasa keuangan guna mempersiapkan diri dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam POJK ini, maka POJK ini baru berlaku pada 1 Januari 2016.

WEB EMITEN

Pada saat yang sama juga, OJK mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memberikan informasi melalui situs web emiten.

Aturan tersebut termuat dalam POJK No.8/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Beleid ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan akses pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya atas informasi emiten atau perusahaan publik secara aktual dan terkini sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh emiten atau perusahaan publik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Adapun, poin penting aturan tersebut a.l. emiten/perusahaan publik wajib memiliki situs web dengan alamat situs web yang mencerminkan identitas emiten. Informasi yang dimuat dalam situs web emiten atau perusahaan publik adalah informasi mengenai emiten atau perusahaan publik yang terbuka untuk umum, aktual, dan terkini.

Selain itu, harus ditampilkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

(Riendy Astria)

Sumber : Bisnis Indonesia

COMMENTS
LEAVE A REPLY
Name *
Email *
Website
Comment