Headline
Financial TV
-, Sabtu, 4 April 2015
Hot News
Financial.id Jum'at, 19 Januari 2018 15:12 WIB

Sejarawan nilai pembangunan kampus UIII tak akan merusak Rumah Cimanggis. Pemerintah dinilai masih peduli.

Financial.id Kamis, 18 Januari 2018 18:58 WIB

Pemerintah Indonesia dianggap tetap menjaga warisan Cagar Budaya Rumah Cimanggis dalam kaitan pembangunan kampus UIII.

Financial.id Rabu, 10 Januari 2018 16:58 WIB

Saksi Ahli dari Kemenhumkan menyebutkan bahwa PLK bukanlah penerus HCL. Hal itu terungkap dalam sidang ke 18 keterangan palsu Akta Notaris Nomor 3/18 November 2005.

Financial.id Kamis, 4 Januari 2018 14:52 WIB

Pemerintah Indonesia melalui Kemenkumham menyanggah segala alasan gugatan surat pencabutan status badan hukum HTI yang diajukan ormas tersebut di PTUN Jakarta.

Financial.id Kamis, 14 Desember 2017 13:00 WIB

Saksi ahli hukum pidana Unpad menjelaskan pada sidang di PN Bandung bahwa Akta Notaris Nomor 3/18 November 2005 telah memenuhi unsur keterangan palsu.

Financial.id Jum'at, 8 Desember 2017 17:47 WIB

Jaksa perkara keterangan palsu Akta Notaris untuk mengklaim SMAK Dago dapat mellimpahkan berkas perkara Edward Soeryadjaya lagi ke PN Bandung kemudian melanjutkan persidangannya.

Financial.id Rabu, 22 November 2017 16:11 WIB

Sidang ke 14 kasus keterangan palsu Akta Notaris Nomor 3/18 November 2005 kembali digelar di PN Bandung. Sidang berlangsung kembali tak dihadiri dua terdakwanya.

Financial.id Kamis, 26 Oktober 2017 19:39 WIB

Arah kebijakan ekonomi Indonesia dinilai kini masih ditentukan oleh para politisi.

Financial.id Kamis, 19 Oktober 2017 16:28 WIB

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, melalui SK No.S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017, telah mencabut moratorium proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta pada 5 Oktober 2017 yang lalu. 

Financial.id Kamis, 12 Oktober 2017 15:55 WIB

Masa pemerintahan pemerintahan Presiden Joko Widod telah memasuki waktu tiga tahun. Menyikapi itu, seluruh Menteri akan menyampaikan laporan penjelasan perjalanan kinerja pemerintahan.

Financial.id Selasa, 10 Oktober 2017 21:37 WIB

Kasus transfer dana berjumlah amat banyak hingga Rp 18,9 triliun dari British Channel of Guernsey, Inggris, ke Singapura, yang diketahui dilakukan oleh WNI pada akhir tahun 2015 dinilai sebagai upaya menghindari pajak.

 

Financial.id Jum'at, 6 Oktober 2017 21:59 WIB

Rencana revisi UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diimbau agar lebih bersifat mewujudkam sistem keadilan pajak. Jangan sampai revisi UU tersebut justru hanya memberatkan pihak Wajib Pajak (WP) yang patuh.